DPRD Bontang Sesalkan Lelang Proyek Sungai Gunung Elai dan Jalan Asmawarman Gagal Dilaksanakan. Akibat gagalnya proyek Sungai Gunung Elai dan Jalan Asmawarman, maka dana bankeu Pemprov Kaltim sebesar Rp30 miliar terpaksa gagal diserap Pemkot Bontang.
Akurasi.id, Bontang – Rencana pembangunan infrastruktur di Kota Bontang yakni penurapan sungai di Jalan Brokoli, Kelurahan Gunung Elai, Bontang Utara mengalami penundaan. Faktornya karena proses lelang atas proyek tersebut beberapa waktu lalu gagal dilaksanakan.
Kegagalan itu mendapatkan sorotan tajam dari anggota Komisi III DPRD Bontang Abdul Samad. Dia sangat menyayangkan hal tersebut, lantaran proyek itu bisa jadi solusi pemerintah kota (pemkot) untuk mengatasi banjir di Kota Taman. Terutama di Kelurahan Gunung Elai yang dikenal sebagai daerah rawan banjir.
“Jujur saja, saya sangat menyayangkan batalnya penurapan sungai di Gunung Elai. Karena proyek itu sangat berguna bagi masyarakat Bontang. Tapi terpaksa batal hanya karena masalah tender yang tidak selesai,” ketus Abdul Samad saat dijumpai belum lama ini.
Lebih lanjut, Abdul Samad mengatakan, selain pembangunan infrastruktur yang terhambat, Pemerintah Bontang juga berpotensi untuk tidak mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Kaltim. Karena Bontang bisa jadi dianggap gagal dengan tidak terlaksananya penurapan sungai di Kelurahan Gunung Elai.
“Alokasi anggaran penurapan proyek ini kan bersumber dari bankeu Pemprov Kaltim. Pasti nantinya akan jadi bahan evaluasi dari provinsi kalau proyek yang dikasikan batal hanya karena persoalan tender yang tidak rampung,” bebernya.
Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Bontang Basri Rase juga menyesalkan dua paket pekerjaan fisik yang dibiayai APBD Provinsi Kaltim batal lelang. Kegiatan tersebut yakni Proyek Peningkatan Jalan Asmawarman di Kelurahan Gunung Telihan, senilai Rp10,5 miliar. Serta, pembangunan turap sungai di Kelurahan Gunung Elai, senilai Rp22,9 miliar.
[irp]
“Saya sedih sekaligus marah atas kejadian itu. Proyek yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat harus tertunda lantaran gagal lelang. Agar kejadian serupa tidak terulang, saya telah rombak kepengurusan di ULP (Unit Layanan Pengadaan),” ungkap Basri. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Redaksi Akurasi.id
