Jakarta, Akurasi.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian untuk menghadiri rapat tertutup di Istana Negara. Pertemuan ini dilakukan menyusul serangan siber ransomware yang mengakibatkan peretasan pada Pusat Data Nasional (PDN) Sementara, yang menimbulkan kekhawatiran besar mengenai keamanan data negara.
Serangan Ransomware dan Dampaknya
Peretasan PDN Sementara telah menimbulkan dampak signifikan, mengakibatkan sejumlah data kementerian dan lembaga sulit dipulihkan. Menkominfo dan BSSN dihadapkan pada tantangan besar dalam menangani insiden ini, dengan tekanan dari berbagai pihak untuk segera menemukan dan menangkap pelaku peretasan. Dalam rapat ini, diharapkan akan dibahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pertahanan siber nasional.
Desakan DPR dan Langkah Pemulihan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendesak Kemenkominfo dan BSSN untuk melakukan forensik digital yang mendalam guna menemukan pelaku peretasan. Menurut Hasanuddin, dari 282 instansi yang terdampak, hanya 44 instansi yang data-datanya berhasil dipulihkan meskipun tidak sepenuhnya.
“Kita harus tracking siapa pelakunya. Mereka mengunci data kita dan meminta tebusan, ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Hasanuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Menkominfo dan BSSN di Kompleks Parlemen, Jakarta.
SAFEnet dan Inisiatif Masyarakat Sipil
Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat peretasan ini. Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menyatakan bahwa posko pengaduan ini adalah inisiatif untuk membantu masyarakat menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas lemahnya perlindungan data.
“Masyarakat bisa melaporkan kerugian mereka melalui laman bit.ly/AduanPDNS. Kami akan mengumpulkan data korban untuk dasar gugatan hukum terhadap negara,” kata Nenden.
Evaluasi dan Rencana Kedepan
Presiden Jokowi dalam pertemuan tertutup ini diharapkan membahas evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil serta merencanakan strategi kedepan untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengakui bahwa pertahanan siber Indonesia masih perlu ditingkatkan, menempati peringkat ke-20 dari 20 negara dalam studi indeks pertahanan siber tahun 2022-2023 oleh MIT Technology Review Insight.
“Pertahanan siber kita masih tergolong rendah, kita harus meningkatkan upaya dan koordinasi untuk mencegah insiden serupa di masa depan,” ujar Budi Arie.
Dengan adanya rapat tertutup ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menangani peretasan PDN dan memperkuat sistem keamanan siber nasional guna melindungi data dan informasi penting negara. Masyarakat dan berbagai pihak terkait berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki sistem keamanan siber Indonesia.(*)
Penulis: Ani
Editor: Ani
