Akurasi.id, Samarinda – Kaltim bisa dikatakan memiliki peluang yang cukup besar menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Namun hal tidak lantas membuat Gubernur Kaltim Isran Noor mau sesumbar. Orang nomor wahid di lingkungan Pemprov Kaltim itu memilih bersikap santai dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Bahkan pada konsultasi regional penyusunan rencangan awal rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yang akan berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan pada 21-22 Agustus 2019, Isran enggan bersikap membusung dada, kalau perjamuan itu adalah kode jika Kaltim sebagai kandidat kuat ibu kota negara.
Kegiatan yang juga membahas rencana lanjutan atas pemindahan ibu kota negara itu, diketahui akan dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, serta gubernur, wali kota, dan bupati se-Kalimantan.
Kepada awak media, Isran berujar, presentasi kesiapan Kaltim sebagai ibu kota negara akan disampaikan sendiri olehnya. Mulai dari kesiapan masyarakat, pemerintah, lingkungan, dukungan infrastruktur, keamanan, dan ketertiban wilayah akan dipaparkan semua pada kesempatan itu.
“Semua akan saya presentasikan tanpa slide. Mulai dari rektor, tokoh masyarakat, dan ahli lingkungan juga sudah saya undang agar hadir dalam acara itu,” kata pria yang pernah menjabat Bupati Kutai Timur (Kutim) dua periode ini, Senin (19/8/19).
Agenda yang akan berlangsung di Kota Minyak –sebutan Balikpapan-, itu rencananya akan menyiapkan satu sesi khusus bagi Isran untuk memaparkan seluas-luasnya tentang kondisi Kaltim dalam beberapa tahun terakhir. Maupun proyeksi ke depannya. Namun demikian, Isran disebut tidak akan mempresentasikan peta lokasi pembangunan ibu kota negara.
“Besok (Selasa, 21/8/19) saya tidak diperkenankan membicarakan peta (lokasi ibu kota). Saya hanya dialog teknis. Saat ini, kondisi Kaltim sangat bagus. Dalam sejarah tidak pernah ada konflik etnis dan SARA. Hampir semua suku ada di sini. Kaltim ini heterogen dan kondusif,” tuturnya.
Isran Enggan Umbar Janji
Meski menyadari Kaltim memiliki potensi yang cukup besar menjadi ibu kota negara, namun hal itu tidak membuat Isran besar kepala. Mantan ketua umum DPP Partai PKP Indonesia ini enggan mengumbar janji apalagi gombalan kepada pemerintah pusat hanya agar tanah Benua Etam –sebutan Kaltim- dipilih sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Menurut dia, jika memang Kaltim yang ditunjuk sebagai ibu kota negara, maka biarkan itu sebagai hasil kajian dan telaah yang sudah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, tidak ada kecemburuan sosial dari daerah lain yang tidak terpilih sebagai ibu kota negara nantinya.
“Saya enggak perlu mempresentasikan sesuatu yang membuat memikat. Itu gombal. Enggak bagus. Saya akan sampaikan (apa adanya) bahwa Kaltim memang siap. Misalnya, masalah dukungan dan kesiapan masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Isran yakin Kaltim memiliki semua yang dibutuhkan menjadi ibu kota negara. Misalnya, dari sisi lingkungan, Kaltim bisa dibilang cukup bagus. Begitu juga dengan masalah ketersediaan lahan, Benua Etam memiliki lahan yang cukup representatif.
Begitu pula ketika berbicara soal bencana, Kaltim bisa dikatakan sangat aman dari potensi bencana. Baik itu bencana kebakaran hutan dan lahan hingga bencana gempa bumi. Dari sisi keamanan misalnya, Kaltim sampai sejauh ini cukup kondusif dan hampir tidak pernah terjadi konflik sosial.
“Kalau (bicara) soal gempa, itu sudah pasti enggak ada (di Kaltim). Kaltim ring of fire. Kalau bicara keamanan, kita juga cukup bagus. Kita tidak berbatasan dengan negara lain dan menjadi poros tengah bagi Indonesia. Dukungan infrastruktur sudah bagus. Ada dua kota dengan bandara bertaraf internasional. Juga dihubungkan dengan jalan tol,” jelasnya.
Kendati demikian, Isran menegaskan, kalau dirinya enggan memaksa atau melobi pemerintah pusat hanya untuk menjadikan Kaltim sebagai ibu kota negara. Jika nantinya Kaltim tidak terpilih, maka Pemprov Kaltim akan legawa dan siap memberikan dukungan kepada provinsi yang terpilih.
“Kalau misalnya itu menjadi keputusan politik, dan (Kaltim) dianggap tidak siap, ya enggak masalah juga. Di mana pun mau ditetapkan, mau enggak mau, (ibu kota negara) itu harus dibangun. Mau di Kalteng, Kalsel, Kalbar, dan Kaltara, itu merupakan sebuah kebutuhan infrastruktur bagi pemerintahan,” cakap dia.
Isran Tidak Persoalkan Ibu Kota Negara Bukan di Bukit Soeharto
Kendati usulan pembangunan ibu kota negara di kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara (Kukar) tidak dimasukkan pemerintah pusat, namun hal itu tidak membuat Isran lantas kecewa. Bagi suami Norbaiti tersebut, di mana pun lokasi ibu kota dibangun jika Kaltim terpilih, tidak menjadi soal.
Kepada awak media, Isran berujar, kalau pembangunan ibu kota negara memang tidak akan langsung dilakukan di kawasan Bukit Soeharto. Tetapi usulan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan di kawasan barat atau timur daerah tersebut.
“Bukit Soeharto itu adalah penyangga dan akan dilakukan revitalisasi. (Tapi yang harus di ketahui) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto itu bukan hutan lindung. Itu hutan produksi. Perusahaan yang menggarap itu adalah PT Kayu Mahakam dan Inhu Tani. Hutan lindung ada di selatan-nya. Di Bukit Bengkirai. Itu memang hutan lindung. Enggak akan kena,” beber dia. (*)
Penulis/Editor: Yusuf Arafah
