Terapkan Electronic Traffic Law Enforcement, Polres Bontang Tingkatkan Kedisiplinan Berkendara Masyarakat. Tagihan tilang bisa ditambahkan saat pembayaran pajak kendaraan.
Akurasi.id, Bontang – Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisir pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat.
Di Kota Taman, sejak 1 Juni 2021 lalu, ETLE juga diterapkan di wilayah hukum Polres Bontang. Penindakan pelanggar lalu lintas dengan ETLE dimulai dari Jalan Brigjen Katamso, Jalan Bhayangkara, Jalan MT Haryono, dan Simpang 4 Bontang Baru Jalan R Suprapto.
ETLE nantinya menyasar sejumlah pelanggar lalu lintas di Bontang, meliputi pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara, melawan arus, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Terkhusus bagi pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman akan dikenakan sangsi tegas.
“Kini setiap anggota Polantas di lapangan dilengkapi kamera di helm bagi setiap petugas pengguna motor, sedangkan yang menggunakan mobil dilengkapi kamera di dasbor,” jelas Kasat Lantas Polres Bontang AKP Imam Syafii (10/6/2021) lalu.
Dijelaskan Imam, dasar hukum dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (PP80/2012).
Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat di gunakan peralatan hasil penggunaan peralatan elektronik adalah perekam kejadian untuk menyimpan informasi.
[irp]
“Adapun besaran denda mulai Rp250 ribu sampai Rp500 ribu. Bagi pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman bakal dikenakan denda tilang Rp250 ribu, apabila menerobos traffic light, melanggar rambu lalu lintas, dan melawan arus didenda Rp500 ribu,” jelasnya.
Dikabarkan Imam, selama sepekan lebih mulai tanggal 1 Juni hingga 9 Juni 2021, sebanyak 41 pelanggar ditindak. Di antaranya pelanggaran helm 19 pelanggar, pelanggaran parkir 14 pelanggar, pelanggaran lawan arus 6 pelanggar, pelanggaran penggunaan ponsel 2 pelanggar.
Nantinya pihak Polantas dapat menerbitkan surat tilang. Surat tersebut harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegak hukum elektronik, nantinya surat tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang.
[irp]
Selain itu, nantinya tagihan pelanggar atau surat konfirmasi akan dikirim ke alamat rumah sesuai data yang didapatkan dari nomor kendaraan. Kemudian, pemilik kendaraan harus mengkonfirmasi, jika benar melanggar maka akan dikenakan sistem E-Tilang dan wajib membayar denda.
“Jadi nantinya pelanggar yang tidak membayar denda maka konsekuensinya kendaraan milik bersangkutan akan dilakukan pemblokiran sistem administrasi. Nantinya secara otomatis tagihannya masuk saat pembayaran pajak perpanjangan STNK di Samsat,” tutupnya. (*)
Penulis: Kurnia Hadi
Editor: Rachman Wahid
