Akurasi.id, Bontang – Kota Bontang mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dinas Perhubungan seluruh Kalimantan Timur Tahun 2020. Rakornis bertema “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pengujian Kendaran Bermotor (PKB) di Kalimantan Timur,” tersebut dibuka Gubernur Kaltim melalui Asisten II Setprov, Abu Helmi, di Hotel Sintuk, Senin (24/2/2020) malam.
baca juga: Peringati Hari Peduli Sampah dengan Diskusi Panel Bersama Narasumber
Dalam sambutannya, Pemprov Kaltim menyambut baik terselenggaranya Rakornis Dinas Perhubungan ini. Melalui rakornis ini diharapkan dapat ditemukan kesamaan persepsi terhadap tanggungjawab penyelenggaraan tugas-tugas sektor perhubungan. Pentingnya konsistensi dan kesamaan kebijakan dalam penanganan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan se-Kaltim.
Sektor transportasi, merupakan unsur pendukung perekonomian masyarakat, kontribusi pendapatan dan kontribusi keselamatan merupakan komponen dasar pelayanan perhubungan harus disikapi secara bijaksana, karena keduanya berpotensi berdampak positif dan juga negatif.
Sebagaimana amamat Permendagri No 90/2019, bahwa rencana pembangunan, anggaran, pelaksanaan, penata keusahaan, akutansi, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, pengawasan keuangan, dan analisis informasi pemerintahan daerah merupakan satu mata rantai yang saling melengkapi dan bersinergi, sehingga menghindarkan dari perilaku yang berakibat persoalan hukum.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Bontang sebagai tempat penyelenggaraan Rakornis Dinas Perhubungan se-Kaltim.
Basri berharap Rakornis kali ini dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi dan bertukar pikiran guna memperoleh serta mempererat solidaritas jajaran Dinas Perhubungan dalam menghadapi tugas yang semakin berat pada tataran kebijakan maupun pada operasional di lapangan.
”Saya berharap melalui rakornis ini terdapat suatu upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan di jalan, baik melalui penerapan kebijakan, kemajuan teknologi, peningkatan infrastruktur, dan selalu disertai evaluasi dan pengawasan yang terukur,” ujar Basri. (*)
Penulis: Yusva Alam
Editor: Suci Surya Dewi
