Perang, Hoaks, dan Kepentingan Ekonomi di Suriah

Oleh Ufqil Mubin

15 Maret 2019

Tepat hari ini, delapan tahun yang lalu, perang Suriah berkecamuk. Ditandai dengan demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di negara yang dipimpin Bashar Al Assad itu. Bahan bakar aksi protes itu bermula di Provinsi Daraa. Dalihnya, kebrutalan aparat terhadap 15 anak yang telah menghujat Bashar lewat grafiti di sekolah. Lalu, demonstrasi meluas di Damaskus.

Memang terlalu simplistik jika kita menyederhanakan perang Suriah disebabkan penangkapan belasan anak di Daraa. Lebih dari itu, perang Suriah ditandai dengan beragam sebab. Jika ditarik pada akar yang paling mendasar, perang sipil itu tidak jauh berbeda dengan konflik-konflik berdarah yang pernah mengguncang dunia.

Sejatinya, perang Suriah adalah perebutan sumber ekonomi dari kelompok-kelompok yang sudah lama melihat negara tersebut sebagai pemilik gas terbesar di dunia. Proxy war yang dimainkan dalam kurun waktu tujuh tahun itu tidak lebih dari upaya perluasan kekuasaan ekonomi Amerika Serikat (AS). Sementara China dan Rusia, berkepentingan sama. Mempertahankan proyek gas yang telah disepakati dengan pemerintah Suriah.

Saya tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyebut perang Suriah sebagai penegakan nilai-nilai Islam. Kebebasan berpendapat, tuntutan penggantian kekuasaan, hingga perubahan sistem hanya jargon yang melatarinya.

Pelabelan perang Syiah dan Sunni digunakan untuk membakar kemarahan publik Suriah. Tentu juga dunia. Nyatanya memang begitu. Umat Islam dunia bersimpati pada negara yang berpenduduk mayoritas Muslim itu. Tak sedikit yang menghujat Bashar. Dia dilabeli sebagai pemimpin yang zalim, sewenang-wenang, dan merampas kebebasan berpendapat rakyat. Karena alasan itu pula, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Jabhat Al Nusra, dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, berkontribusi menghancurkan Suriah.

Yang paling ekstrem, kepala negara yang berkuasa sejak tahun 2000 itu disematkan dengan pemimpin yang ingin berkuasa layaknya Tuhan. Dia dicitrakan sebagai penguasa yang sejajar dengan Firaun. Negara-negara di Barat menggunakan media massa mainstrem untuk mengobarkan api fitnah kepada Bashar. Dalam kurun waktu tertentu, framming itu berhasil. Indonesia menjadi negara yang termakan beragam hoaks yang berterabaran di media sosial.

Jika perang yang dipaksakan itu didasarkan pada sistem yang tidak demokratis, siapa yang dapat menyangkal, Suriah adalah satu di antara negara yang menganut sistem demokrasi yang ditandai dengan pemilihan umum? Sementara negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, masih menggunakan sistem monarki. Anda dapat menyimpulkan sendiri, bagaimana sistem kerajaan bekerja? Tak ada kebebasan sipil. Kekuasaan absolut dipegang oleh sang raja.

***

Perang Suriah adalah perang berlumuran darah. Lebih dari 360.000 orang teridentifikasi meninggal dunia. Itu belum termasuk korban jiwa yang tidak tercatat, hilang, dan hancur karena ledakan bom serta korban yang ditutupi reruntuhan bangunan. Jutaan orang mengungsi di dalam negeri dan luar negeri. Negara dengan penduduk 18.028.549 jiwa itu porak-poranda. Kemiskinan ekstrem menghantui penduduk di negara yang memiliki 15 provinsi tersebut. Apa yang tersisa dari perang Suriah selain darah, air mata, dan kehancuran negara yang memiliki pasokan minyak dan gas di Timur Tengah itu?

Kita belajar banyak hal dari konflik Suriah. Saat kebencian pada pemerintahan meluas di negeri ini, jargon khilafah islamiyah, framming penangkapan “ulama” secara sewenang-wenang, dan pengafiran ulama-ulama yang memiliki otoritas keilmuan oleh mereka yang bahkan tidak bisa men-tashrif kata kafaro, bayang-bayang konflik serupa menghantui negeri ini.

Bukan tidak mungkin pula, pemilu 2019 menjadi pintu masuk konflik horizontal. Yang dapat kita lakukan adalah membangun rasionalitas berpikir agar tidak mudah percaya dengan berita bohong yang digunakan kelompok-kelompok yang bernafsu menguasai negara ini. Karena dari sanalah perang Suriah berkecamuk. Saat media sosial dipenuhi hoaks dan kebencian terhadap pemerintah. Tanda-tanda itu ada di Indonesia. (*)

Editor: Ufqil Mubin