DPK Sebut Sarana Prasarana Serta SDM Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Daerah Memadai
DPK sebut sarana prasarana serta SDM pengelolaan kearsipan di Sekretariat Daerah memadai. DPK meminta Setda bisa memberikan arsip statis terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk foto pejabat yang ada di Kota Bontang mulai periode pertama.
Akurasi.id, Bontang – Setelah melakukan kunjungan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) mengunjungi Sekretariat Daerah.
Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang Kearsipan Nurbaena menjelaskan, ada peningkatan yang dimiliki Setda dari audit Maret 2021 lalu, yakni kesiapan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah disiapkan.
“Kepeduliannya untuk mengelola kearsipan di Setda Bontang ini sudah ada. Seperti ruangan record center ada, lemari roll o’pact, kotak arsip yang tersusun rapi. Tinggal menjalankan pengelolaan arsip yang harus lebih baik lagi,” ucap Nurbaena saat ditemui, Kamis (22/7/2021).
Dia juga menyebutkan Monev yang pihaknya lakukan ini merupakan tindak lanjut dari audit Maret lalu, risalah yang pihaknya tuangkan di Monev ini adalah isian dalam indikator audit di Setda kala itu.
”Artinya kami ingin melihat sejauh mana tindak lanjut rekomendasi terkait tata kelola arsip dari LKD untuk dilaksanakan di OPD dalam hal ini Sekretariat Daerah,” ucapnya
Di kesempatan ini juga, Nurbaena menyampaikan bahwa pihaknya mendapat surat dari DPK provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan saran pemasangan foto pejabat Wali Kota dan wakil Wali Kota Bontang dari periode pertama sampai sekarang.
“Untuk foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa kami penuhi. Sementara, untuk pejabat Sekda, dari periode pertama sampai saat ini, kami meminta kerja sama dari pengelola arsip di Setda untuk melakukan pemindahan foto kegiatan dari humas untuk melengkapi berkas itu,” harapnya.
Dia juga meminta agar Setda bisa memberikan arsip statis terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk foto pejabat yang ada di Kota Bontang mulai periode pertama.
Senada, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan DPK Bontang Hapidah Basri Rase berharap agar Setda dapat memberikan arsip statis berupa foto pejabat beserta SK-nya. Indikator tersebut selain memperbaiki nilai dalam Monev, juga dapat memperbaiki nilai Gagas di tahun 2022 yang akan datang.
“Mohon dilihat kategori-kategori yang kami rekomendasikan untuk pengelolaan arsip agar segera diperbaiki. Agar dapat menambah secara otomatis nilai Gagas, karena sejalan. Cuma hasil penelitian berbeda,” bebernya.
Dia mengungkapkan, ketika OPD serius dalam tata kelola kearsipannya, pihaknya selaku LKD akan semangat untuk melakukan pendampingan.
“Dengan pengelolaan yang bagus, tentu temu baliknya arsip akan jauh lebih mudah,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Plt Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Bontang, Muhammad Ihsan mengucapkan terima kasih kepada LKD dalam hal ini DPK Bontang yang telah memberikan arahan serta bimbingan terkait kesiapan khususnya di Sekretariat Daerah.
“Memang kami akui keterbatasan kami dalam pengelolaan kearsipan, perlu bimbingan, arahan dan pendampingan dalam pengelolaan kearsipan. Kepedulian kita terhadap arsip harus dikembangkan lagi,” ucapnya
Diketahui, tahun 2021 ini terdapat 6 OPD yang di-Monev oleh DPK Bontang yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang terakhir Sekretariat Daerah Bontang. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Redaksi
