Visi-Misi Kaltim Berdaulat Isran-Hadi Dinilai Hanya Indah di Atas Kertas, Namun Miskin Implementasi. Karena di hampir semua sektor pembangunan dinilai belum ada satu pun yang sesuai dengan target dan perencanaan pembangunan. Baik itu peningkatan mutu pelayanan publik, kesejahteraan maupun SDM.
Akurasi.id, Samarinda – Meski Kaltim saat ini telah didapuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, namun sejatinya kelayakan hidup dan pemerataan pembangunan masih dirasa begitu jauh.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Politikus Fraksi PKB ini menilai, jika nasib kesejahteraan rakyat berada di tangan pemerintah daerah, yang mana saat ini Kaltim yang dipimpin Isran Noor-Hadi Mulyadi.
“Kalau kami legislatif kewenangan terbatas. Sampai kami teriak-teriak masalah pemerataan. Kemudian masalah peningkatan SDM (sumber daya manusia). Toh eksekutornya kan ada di sana, di pemerintah daerah. Kalau kami bekeras-kerasan, nanti yang akan dirugikan masyarakat juga. Pemerintah harusnya konsisten,” imbuh Sutomo, Rabu (8/4/2021).
Kritikan yang diutarakan Sutomo Jabir ini bukan tanpa alasan, bercermin dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Kota Bontang masih begitu terpuruk dalam banyak hal, seperti kesehatan, pendidikan bahkan peningkatan kualitas SDM.
“Di bidang kesehatan? Berapa banyak puskesmas baru yang dibangun? Tidak ada. Terus apa yang mau dibanggakan. Kalau lihat datanya. Puskesmas dari 2018-2020 atau posyandu lah yang sangat menyentuh masyarakat, itu sama sekali tidak ada penambahan,” tegasnya.
Padahal, masih kata Sutomo, visi dan misi yang digaungkan pasangan Isran-Hadi sebelum memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 silam, mereka memiliki rencana pembangunan yang begitu baik. Namun nyatanya, pada tahun ketiga Isran-Hadi menjabat, pembangunan dirasa tak sebaik perencanaan keduanya di atas secarik kertas.
[irp]
“Visi dan misi ini kan bagus sekali saat ada di atas kertas. Siapa yang bantah. Ini bagus visi misinya. Peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Punya daya saing tinggi. Itu sangat bagus. Pemerataan ekonomi, kerakyatan secara adil. Swasembada pangan. Ini bagus. Sekarang untuk peningkatan SDM saya tanya berapa banyak yang sudah dibangun Isran-Hadi? Berapa banyak pertambahan perguruan tinggi di Kaltim? Berapa banyak SDM tersebar?” singgung Sutomo.
Lambannya pembenahan di pelosok daerah menjadi kunci kekesalan Sutomo. Sebab menurutnya, pemerintah seperti sedang bersandiwara memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Selain dari kesehatan, Sutomo Jabir juga menyinggung perihal pendidikan yang begitu miris di Desa Senyiur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutim.
Di desa tersebut, Sutomo menyebut ada salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki 300-400 siswa mendapatkan bantuan pembenahan bangunan dari pemerintah. Namun bantuan yang diberikan sebatas penambahan tiga ruang kelas, yang mana juga belum menjawab kebutuhan siswa dan tenaga pengajar di sana.
“Itu pun belum cukup jadi kebutuhan. Contoh lainnya itu ada di (Kecamatan) Karangan. Di sana hanya ada satu SMA yang harus meng-cover semua anak-anak di sana,” katanya.
“Bagaimana bisa kita dikatakan berdaulat SDM, kalau berbicara masalah SMA dan SMK saja masih belum selesai. Belum lagi SMP yang hanya bisa dihitung jari jumlahnya. Terus komitmen meningkatkan SDM yang mana? Biarpun SD, SMP di bawah kewenangan kabupaten/kota, memangnya provinsi tidak bisa menyubsidi keuangan? Itu bentuk koordinasi pemerintah daerah dengan provinsi,” tambahnya lagi.
Komitmen pemerintah melakukan pembangunan pun pasalnya patut dipertanyakan. Sebab peningkatan kualitas hidup masyarakat masih belum signifikan. “Kalau bicara kemandirian, seharusnya ini dibangun dari bawah. Top and down. Tidak bisa berputar di sini saja,” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
