Akurasi.id, Bontang – DPRD Bontang mengapresiasi penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang beberapa waktu lalu. Penghargaan ini dinilai penting atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris, usai sidang paripurna, Selasa (11/6/19). “Dengan kembali disabetnya penghargaan WTP lima kali berturut-turut ini, pemerintah harusnya lebih memperbaiki kinerjanya. Jangan sampai predikat ini tidak diperoleh di tahun berikutnya,” saran Agus.
Dalam rapat paripurna yang membahas penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bontang 2018 itu, Agus juga menyampaikan kepada Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 257,74 miliar.
“Seharusnya silpa ini tidak ada jika pemerintah lebih serius dalam pelaksanaan penganggaran. Tahun ini silpa lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya,” jelas dia.
Dia menyarankan pada penganggaran selanjutnya, Pemkot Bontang dapat mengalokasikan anggaran secara maksimal. Hal itu bertujuan agar silpa tidak kembali muncul pada anggaran berikutnya.
Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur telah memberikan penilaian opini WTP terhadap LKPD Pemkot Bontang tahun anggaran 2018.
Neni menjelaskan, kontribusi terbesar penerimaan pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan keuangan. Terutama dari penerimaan bagi hasil bukan pajak sumber daya alam.
Sedangkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), kontribusinya secara umum dapat melampaui target. Walaupun belum dapat dijadikan sumber pendapatan utama dalam mendukung jalannya pembangunan.
“Berdasarkan hasil evaluasi target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018 dan hasil analisis potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, maka dengan target Rp 1,19 triliun lebih, dapat direalisasi sebesar Rp 1,254 triliun lebih atau dengan presentase capaian 105,34 persen,” jelasnya.
Kemudian belanja modal telah dianggarkan Rp 391,53 miliar. Anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 333,74 miliar atau 85,24 persen. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja aset tetap lainnya, irigasi dan jaringan, belanja jalan, dan belanja aset lainnya.
Rincian anggaran belanja modal berupa belanja tanah senilai Rp 12,33 miliar dan realisasi sampai akhir 2018 sebesar Rp 4,32 miliar atau 35,08 persen. Belanja modal telah dianggarkan Rp 391,53 miliar. Namun yang terealisasi sebesar Rp 333,74 miliar atau 85,24 persen.
Berdasarkan hasil perhitungan selisih antara anggaran pembiayaan penerimaan daerah dan anggaran pembiayaan pengeluaran daerah, tercatat realisasi pembiayaan netto senilai Rp 189,35 miliar.
“Dengan demikian, memperhitungkan selisih realisasi surplus atau defisit dan pembiayaan netto, maka nilai silpa 2018 dapat ditentukan senilai Rp 257,74 miliar,” pungkasnya. (adv).
Penulis: Bambang Al-Fatih
Editor: Ufqil Mubin
