Bogor, Akurasi.id – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan penyegelan terhadap kompleks perumahan Summarecon dan Gunung Geulis Golf di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pengembang dua kawasan elite tersebut dinilai melakukan pelanggaran lingkungan berat yang menyebabkan banjir di Bekasi dan wilayah Bogor pada pekan lalu.
Menurut Zulkifli Hasan, sedimentasi yang tinggi di Kali Ciangsana dan Cileungsi merupakan dampak dari proyek cut and fill yang dilakukan di dua kompleks perumahan tersebut. “Ini pelanggaran berat, maka itu kami segel,” ujar Zulhas di Sukaraja, Bogor, Kamis (13/3). Ia menambahkan bahwa deforestasi akibat proyek ini juga meningkatkan risiko bencana seperti longsor dan pergerakan tanah bagi warga sekitar. Selain itu, perizinan lingkungan proyek tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, serta tidak memiliki kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) yang spesifik.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, mengungkapkan bahwa hingga tahun 2010, kawasan tersebut masih berupa hutan lindung dan area resapan air yang memiliki fungsi ekologis penting. Namun, pada 2022, lahan tersebut beralih fungsi menjadi kawasan perumahan. “Kami akan mengembalikan alih fungsi lahan ini menjadi hutan demi mengurangi potensi bencana banjir dari Bogor hingga Bekasi,” ujar Hanif. Ia menegaskan bahwa pemulihan lanskap di hulu, seperti Sungai Cikeas, serta di hilir, seperti Sungai Bekasi, menjadi prioritas agar banjir yang terjadi pada 2 Maret lalu tidak terulang.
Selain penyegelan di Summarecon dan Gunung Geulis Golf, pemerintah juga melakukan tindakan serupa di kawasan Sentul dan Puncak Bogor. Tim Gakkum Lingkungan Hidup memasang plang pengawasan dan menghentikan operasional di beberapa lokasi yang dianggap melanggar aturan lingkungan. Gunung Geulis Country Club menjadi lokasi pertama yang disidak oleh kedua menteri sebelum melanjutkan inspeksi ke kawasan Puncak Bogor.
Hanif Faisol menyoroti perubahan signifikan tata ruang di daerah aliran sungai (DAS) Bekasi yang memiliki luas total 145 ribu hektare, dengan segmen Puncak mencakup 28 ribu hektare. Dari total area tersebut, sekitar 12,5 ribu hektare telah berubah menjadi kawasan perumahan, pertanian, dan industri tambang, yang menjadikannya rawan bencana. “Saat ini, hanya tersisa 4 ribu hektare hutan, atau sekitar 3,35 persen dari total DAS, padahal minimal harus ada 30 persen,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Zulkifli Hasan menekankan bahwa ketahanan pangan sangat bergantung pada kondisi lingkungan, terutama di bagian hulu. “Jika kita ingin maju, semua aspek harus kita benahi, termasuk perizinan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan yang clean and clear,” ujarnya.
Dengan tindakan tegas ini, pemerintah berkomitmen untuk menegakkan aturan lingkungan demi mengurangi risiko bencana dan menjaga keseimbangan ekosistem.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
