Nursalam sebut Pemkot kurang tepat lakukan pelonggaran kegiatan masyarakat. Nursalam khawatir pelonggaran dapat meningkatkan angka positif Covid. Apalagi saat ini angka positif masih sangat tinggi di Kota Taman.
Akurasi.id, Bontang – Pemerintah Kota Bontang yang melonggarkan beberapa kebijakan pasca diturunkannya PPKM level 4 menjadi level 3 dianggap Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam kurang tepat. Menurutnya, pemerintah hendaknya lebih bersabar menunggu kasus positif di Bontang benar-benar menunjukkan penurunan yang signifikan.
Saat ini penambahan kasus positif di Bontang terus meningkat sejak ditetapkannya PPKM level 3. Tercatat dari tanggal 10 Agustus ada tambahan 200 kasus baru, dan tanggal 11 dan 12 Agustus angkanya masih berada di atas 100 kasus.
“Apa sih susahnya menunggu sedikit turun, saya rasa kebijakan ini perlu ditinjau kembali, karena setiap hari kasus terus bertambah. Bahkan saya dengar kasus pasien positif meninggal berjumlah 8 orang, dan jumlah sembuh serta terkonfirmasi positif tak sebanding,” jelas Nursalam saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).
Ditakutkan Nursalam, pelonggaran kegiatan masyarakat ini dapat membuat penyebaran virus lebih meningkatkan dari sebelumnya. Apa lagi jika tidak ada kesadaran diri dari masyarakat.
“Mereka yang buat kebijakan belum merasakan kehilangan keluarga lantaran Covid-19, bagaimana bahayanya ini virus,” ujar Nursalam.
Dikatakan Nursalam, jika alasan pelonggaran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, dianggapnya kurang tepat sasaran. Sebab dari pelonggaran kebijakan yang telah dibuat, hanya menyelamatkan pemilik cafe-cafe yang menurutnya punya modal besar.
[irp]
“Seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan pedagang kecil yang di pinggir jalan, karena mereka pasti lebih terdampak, ketimbang pemilik cafe yang di belakangnya ada pemodal besar,” terangnya.
Tak setujunya Nursalam dengan diberikan pelonggaran cafe-cafe di Bontang bulan tanpa sebab, ia menilai bahwa cafe menjadi tempat yang mudah menyebarkan virus Corona.
“Harusnya kebijakan pelonggaran untuk cafe-cafe ini dikaji ulang lagi, selain itu juga pemerintah dalam membuat aturan atau kebijakan dapat melibatkan masyarakat agar tahu kondisi yang ada di lapangan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Rachman Wahid
