Akurasi.id, Samarinda – Dengan segala keterbatasan anggaran yang dimiliki Kaltim saat ini, pemerintah dan DPRD terus berupaya mendorong upaya percepatan pembangunan di berbagai daerah. Contohnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), setahap demi setahap semua infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kaltim terus dibangun dan dibenahi di daerah tersebut.
baca juga: Samsun Minta Pertamina Lepaskan Lahan yang Bersisian dengan Warga Sanga-sanga
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyebutkan, jika persoalan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan masih yang cukup favorit diusulkan masyarakat untuk dapat segera dibenahi pemerintah.
“Saya sampaikan kepada masyarakat kalau semua masalah itu sedang terus dibenahi. Kami upayakan terus jalan. Ketika jalan rusak, hampir semua masyarakat menyampaikan itu,” kata dia, Kamis (7/11/19).
Menurutnya, khusus untuk program pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan Kota Raja -sebutan Kukar- hampir sebagian besar telah diakomodir di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2019 dan 2020. Bahkan sebagian besar dari proyek pembangunan itu sedang dalam tahap pengerjaan.
“Yang pasti, semua infrastruktur jalan di Kukar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kaltim akan kami upayakan bisa diperbaiki dan dibangun,” ujarnya.
Samsun mencontohkan, seperti jalan provinsi yang dimulai dari Simpang Lembuswana menuju Tenggarong Seberang, dilanjutkan ke daerah Sebulu, dapat dikatakan sebagian besar telah diperbaiki pemerintah.
“Walaupun anggarannya per tahun cuman Rp 30 miliar, kami tetap upayakan ada infrastruktur jalan yang diperbaiki pemerintah,” ucapnya.
Contoh lainnya yakni perbaikan jalan dari daerah Palaran, Samarinda menuju wilayah Sanga-sanga, Kukar, juga sudah mulai dilakukan Pemerintah Kaltim. Kemudian dari Sanga-sanga menuju Dondang juga telah mendapatkan anggaran perbaikan dari pemerintah.
“Alhamdulillah secara bertahap semua infrastruktur jalan di Kukar sedang diperbaiki pemerintah,” cakapnya.
Proyek perbaikan infrastruktur jalan yang juga sedang dilaksanakan Pemerintah Kaltim yakni perbaikan jalan dari daerah Muara Jawa menuju Samboja. Termasuk dari Samboja menuju Kilometer (Km) 38 Balikpapan telah mendapatkan alokasi anggaran.
“Kalau mengenai jalan desa dan kecamatan, itu terkait kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten/kota lagi. Tetapi yang masuk kewenangan pemerintah provinsi, Insyaallah selalu kami upayakan bisa terakomodir,” ujarnya.
Politikus Partai PDI Perjuangan ini menyampaikan, proyeksi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kaltim pada tahun ini dan 2020 tidak berbasis multiyears contract (MYC). Sehingga pengalokasian anggaran berskala besar dilakukan bertahap setiap tahunnya.
“Anggaran kita cukup terbatas, ya mau enggak mau kita anggarkan per tahunnya. Karena kita tidak ada anggaran multiyears. Kita anggarkan semampunya, secukupnya dana yang ada,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
