Akurasi.id,Samarinda – Lebih kurang 140 Rukun Tetangga (RT) dari 10 Kecamatan se-Kota Samarinda hadir menyaksikan acara yang digelar Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun-Rusmadi Wongso dalam acara Kupas Tuntas Program Prioritas Alokasi Anggaran Rp100-300 Juta per RT per Tahun pada Jumat (10/7/20) di Cafe Bagio’s, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda.
Turut hadir pula partai politik pendukung antara lain, PKB, PPP, Nasdem, PKS, Hanura, dan Gerindra serta partai non parlemen. Serta elemen organisasi masyarakat, LSM, pemuka agama dan mahasiswa.
Menggunakan pakaian borcorak batik, Bapaslon Andi Harun-Rusmadi menyapa masyarakat dengan mengulas sedikit kisi-kisi pemaparan program prioritas Bacalon Wali Kota dan Wawali Kota Samarinda 2020.
Andi Harun menjelaskan, program ini dibangun atas 4 asas yaitu prinsip transparan, partisipatif, akuntable, dan prinsip berkelanjutan. “Tidak boleh ketua RT mengusulkan program tanpa melibatkan warga. Selama RT mematuhi aturan dan landasan hukum maka ancaman pidana hukum tidak akan mungkin bisa terjadi,” ujar Andi Harun.
Lanjutnya, beberapa fokus program yang terangkum dalam program Rp100-300 juta per RT per tahun yang disampaikan Andi Harun secara detail. Antara lain, program pembangunan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan pemberdayaan lembaga pemberdayaan masyarakat. Termasuk program smart city yang akan dilakukan untuk memberikan rasa aman masyarakat dengan memasang alat CCTV di setiap RT di Kota Samarinda.
“Semua dapat diajukan melalui program Rp100-300 juta per RT per Tahun,” ucapnya.
Di lokasi acara, Surya Andrenta (47) warga Jalan Tongkol, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, yang hadir bersama ketua RT lainnya mengaku optimis dengan program yang disampaikan Bacalon Wali Kota Samarinda.
“Saya optimis program Pak Andi Harun dan Pak Rusmadi bisa terealisasikan. Karena memang warga butuh program yang bisa langsung menyentuh warga,” ungkapnya. “Apalagi ini program baru, pasti warga menantikan adanya perubahan,” imbuhnya.
Dengan hadirnya narasumber yang kritis yakni Warkhatun Najidah, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), dan Rian Halimawa Dosen Fakultas Ekonomi Unmul, serta komentar-komentar ketua RT pada acara itu. Andi Harun menyebutkan jadi kekhawatiran yang disampaikan itu bisa dipahami karena ini merupakan program baru di Samarinda.
Tetapi, kata Andi Harun, secara organisasi mulai dari di tingkat atas, yaitu wali kota dan wakil wali kota, lalu turun di tingkat pemerintah kecamatan dan kelurahan, semua ini akan didampingi oleh tim pendamping.
“Kemudian di tingkat RT akan bikin tim swakelola. Badan pelaksana swakelola ini terdiri dari tiga tim, yaitu tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas dari sisi organisasi pemerintah kota, kemudian kita juga akan melakukan pendampingan hukum,” ujarnya saat diwawancarai awak media setelah pemaparanya selasai, Sabtu (11/7/20) dini hari.
Senada dengan Andi Harun, Rusmadi Wongso juga mengatakan, sebelum berjalannya program ini, pihaknya akan melakukan peningkatan kapasitas kepada ketua-ketua RT dan lurah serta pihak kecamatan. Sehingga dengan demikian kemungkinan adanya kesalahan bisa ditekan sedemikian rupa.
“Karena kami memperhatikan tiga aspek, teknis, administrasi dan hukum, termasuk di dalamnya aspek pertanggungjawaban keuangan, saya yakin dengan sistem berlapis ini untuk terjadi kesalahan itu sangat minim,” tuturnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
