Akurasi.id – Operasi pencarian dan pertolongan korban tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, telah memasuki hari keempat pada Rabu (19/11/2025). Upaya pencarian dilakukan secara manual maupun dengan bantuan alat berat ekskavator.
Tim SAR membagi lokasi longsor menjadi tiga sektor operasi: sektor A, B, dan C. Pencarian menggunakan ekskavator difokuskan di sektor C. Sementara itu, sektor A dan B mengandalkan metode manual menggunakan pacul dan sekop. Di sektor B, petugas juga menangani genangan air yang meningkatkan risiko pergerakan tanah.
Bencana longsor tersebut terjadi pada Minggu (16/11/2025) pukul 15.30 WIB. Hingga Rabu pagi, dua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebanyak 26 warga lainnya masih diduga tertimbun material longsor dan terus dalam pencarian. Musibah ini juga memaksa 937 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Pencarian sempat terkendala karena kondisi tanah yang labil dan berpotensi memicu longsor susulan. Setelah kondisi dinilai lebih stabil, operasi pencarian kembali diintensifkan pada Rabu pagi.
424 Warga Banjarnegara Akan Direlokasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah relokasi bagi 424 warga terdampak longsor di Desa Pandanarum. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa lahan seluas dua hektare di Banjarnegara telah disiapkan untuk pembangunan hunian sementara sebagai percepatan penanganan pascabencana.
“Relokasi harus segera dilakukan agar warga tidak berlama-lama tinggal di pengungsian. Hunian sementara ini sesegera mungkin kami wujudkan. Hunian tetap akan dipikirkan setelahnya,” ujar Luthfi usai Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Semarang, Selasa (19/11/2025).
Selain Banjarnegara, relokasi juga dipersiapkan bagi warga terdampak longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Hunian sementara menjadi prioritas utama sebelum pembangunan hunian tetap.
Luthfi menegaskan bahwa langkah relokasi merupakan bagian penting dari penanganan pascabencana yang harus dilakukan secara cepat, terencana, dan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta BNPB.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
