Pengurus DPK Mengaku Kaget Tiba-Tiba Ada Musda KNPI Kutim, Nyaris Tak Ada Informasi. Ketua DPK Sangatta Selatan Akbar misalnya mengaku, pihaknya tidak mendapatkan undangan apapun terkait itu. Padahal, DPK memiliki kewenangan yang jelas sebagai peserta musda.
Akurasi.id, Sangatta – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kutim versi KNPI Kaltim benar-benar berlangsung dengan begitu senyap pada Minggu (6/6/2021). Nyaris tanpa informasi dan kabar pendahuluan. Hanya hitungan jam, Musda KNPI Kutim dihelat dan langsung melahirkan nakhoda baru.
Suara itu salah satunya datang dari para ketua Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Kutim. Sebagai pemilik suara sah dalam musda, DPK KNPI merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam pelaksanaan musyawarah kepemudaan tersebut.
Ketua DPK KNPI Kecamatan Sangatta Selatan Akbar misalnya, mengaku, kalau dirinya nyaris tidak mendapatkan informasi apapun atas pelaksanaan Musda KNPI Kutim versi KNPI Kaltim tersebut. Surat pemberitahuan seperti yang sudah-sudah pun hampir-hampir tidak ada diterima oleh pihaknya.
Wajar jika kemudian merasa kaget dan terheran-heran begitu mendapatkan informasi bahwa telah dilaksanakan Musda KNPI Kutim. Bahkan dari musda itu, telah ditunjuk ketua yang baru, dalam hal ini Felly Lung.
“Kami DPK sama sekali tidak menerima pemberitahuan atau undangan pelaksanaan musda. Padahal jika ada Musda KNPI Kabupaten Kutim, harusnya kami diundang, karena dijelaskan dalam AD/ART KNPI, bahwa salah satu peserta musda kabupaten adalah DPK,” tutur Akbar, Minggu (6/6/2021).
Dia berujar, semestinya DPK KNPI Sangatta Selatan mendapatkan undangan jika memang ada kegiatan musda yang dilaksanakan. Karena dari sisi kepengurusan, menurutnya, DPK KNPI Sangatta Selatan juga masih aktif hingga dengan tahun 2022. Sebab, DPK KNPI Sangatta Selatan mendapatkan SK kepengurusan pada 2019 lalu.
[irp]
“Saat ini kami masih sebagai pengurus DPK sampai tahun 2022. Dan sampai hari ini kami terus aktif berkegiatan. Jadi tidak ada alasan bagi pengurus provinsi untuk tidak mengundang kami,” terang Akbar sembari menunjukkan SK pengurus DPK KNPI Sangatta Selatan yang ia miliki.
Perihal keabsahan Musyawarah Daerah KNPI Kutim versi KNPI Kaltim, Akbar mengaku bingung. Menurutnya, seharusnya ketika ada musda, maka yang berwenang melaksanakan itu adalah dari pengurus KNPI kabupaten. Bukan oleh KNPI Kaltim, seperti yang terjadi pada Minggu (6/6/2021).
“Saya juga bingung kenapa musda kali ini dilaksanakan oleh pengurus provinsi, padahal dalam Anggaran Dasar KNPI Pasal 22, jelas disebutkan bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan musda Kabupaten adalah DPD kabupaten, bukan provinsi,” tandasnya. (*)
Penulis: Redaksi Akurasi.id
Editor: Dirhanuddin
