Ditulis Oleh: H. Irwan, S.IP.,MP
4 Juni 2019
Sudah lama Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami ketimpangan infrastruktur. Menjelang Idulfitri seperti ini makin terasa pentingnya infrastruktur transportasi baik darat, air, dan udara. Karena infrastruktur menjadi tumpuan ekonomi dan transportasi masyarakat Kaltim. Terutama terkait mudik dan harga bahan pokok.
Seperti kita ketahui, pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya. Tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi, dan wilayah. Dan Kaltim sangat membutuhkan itu. Mengingat Kaltim sebagai provinsi yang sedang berkembang.
Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 yang menegaskan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, seharusnya ada perubahan besaran anggaran dan juga kewenangan daerah untuk mengelola anggaran. Apalagi setiap tahun Kaltim jadi “anak baik” yang menyetor hasil sumber daya alamnya pada pusat kekuasaan.
Pekerjaan rumah Kaltim terkait infrastruktur darat, laut, dan udara masih banyak dan ditunggu masyarakat. Andai infrastruktur tersebut selesai, maka dengan cepat barang-barang dapat diangkut melalui jalur darat, air, dan udara. Sehingga harga-harga kebutuhan di Kaltim akan semakin menurun dan arus transportasi masyarakat akan lebih lancar dan nyaman.
Berdasarkan pengalaman berkeliling Kaltim saat sosialisasi pemilu kemarin, saya melihat ada tiga poros ekonomi maupun transportasi darat di Kaltim: wilayah selatan, tengah, dan utara.
Wilayah selatan terhubung dari Kalimantan Selatan (Kalsel), Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, dan Samarinda. Kondisi infrastruktur Paser dan PPU masih belum merata dan jauh ketinggalan dibanding Balikpapan dan Samarinda.
Wilayah tengah terhubung dari Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu). Kondisi infrastruktur Kukar, Kubar, dan Mahulu sangat-sangat ketinggalan terutama dari poros Kota Bangun menuju Barong Tongkok, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari. Termasuk infrastruktur penghubung dengan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Wilayah utara terhubung dari Samarinda, Bontang, Kutai Timur (Kutim), Berau, serta Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi infrastruktur Kutim, Berau, dan menuju Kaltara juga sangat-sangat belum layak dan perlu segera pembangunan dan peningkatan jalan.
Bicara infrastruktur fisik laut dan udara juga masih banyak ketinggalan. Ada beberapa kabupaten yang perlu segera ada bandara standar nasional maupun internasional: Paser, Kutim dan Kubar. Begitu pun pelabuhan internasional di kabupaten pesisir (Paser, PPU, Kukar, Kutim, dan Berau) harus segera terbangun dan beroperasi.
Aku tulis ini saat perjalanan pesawat dari Jakarta-Banjarmasin karena sebelumnya melihat status kawan-kawan facebook saya yang lagi mudik atau status yang sedang menyambut hari lebaran. Rata-rata status teman-teman bicara tentang ketidakadilan atas ketimpangan infrastruktur, harga bahan pokok yang mahal serta transportasi darat, air, dan udara yang sulit bahkan beresiko nyawa.
Ketimpangan infrastruktur ini dalam realitasnya menjadikan rakyat Kaltim tidak merasakan keadilan sosial sebagaimana yang dirasakan saudara-saudara di Pulau Jawa dan pulau besar lainnya. Ini bukan hanya tentang masalah ekonomi. Infrastruktur sudah menjadi masalah keadilan sosial yang mengusik hati rakyat Kaltim.
Jangan biarkan terus begini. Tidak cukup saya tapi kalian, mereka dan kita semua rakyat Kaltim harus terus menyuarakan dan memperjuangkannya. (*)
Editor: Ufqil Mubin
Sekilas: Penulis adalah calon anggota DPR RI terpilih Dapil Kalimantan Timur.
