Akurasi, Nasional. Jakarta, 29 November 2023 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak memberikan tanggapan terhadap kritikan keras yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait pemerintahan saat ini. Megawati dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud beberapa hari yang lalu menyebut bahwa penguasa saat ini ingin bertindak seperti pada era Orde Baru (Orba).
Pada Rabu (29/11/2023), usai menghadiri acara gerakan tanam pohon di Hutan Kota JIEP, kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jokowi dihadapkan pada pertanyaan wartawan mengenai tanggapan atas pernyataan kontroversial Megawati. Dengan senyum kecil, Jokowi menyatakan, “Saya tidak ingin memberi tanggapan.” Pernyataan singkat tersebut mencerminkan sikap pemimpin yang memilih untuk menjaga ketenangan dan tidak terlibat dalam polemik publik.
Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan saat ini, menganggapnya tidak berbeda dengan zaman Orde Baru. Dia menyoroti beberapa aksi yang dinilainya sewenang-wenang, seperti intimidasi dan intervensi terhadap masyarakat. Pernyataan ini diucapkannya dengan penuh emosi di hadapan ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud.
Dalam suasana yang memanas, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut memberikan tanggapan. Sekretaris TKN, Nusron Wahid, membela pemerintahan Jokowi, menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda praktik Orde Baru dalam kepemimpinan saat ini. Menurutnya, ciri khas rezim Orde Baru yang melibatkan pembungkaman terhadap kritikus tidak terlihat pada rezim Jokowi.
“Kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah pada praktik Orde Baru karena syarat-syarat itu tidak ada,” kata Nusron kepada wartawan di Media Center TKN, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/11/2023). Dia menambahkan bahwa pemerintah membiarkan Megawati menyuarakan kritik tanpa adanya tindakan keras, yang menurutnya merupakan bukti bahwa tidak ada pembungkaman terhadap kritik seperti pada era Orde Baru.
Nusron juga menyoroti fakta bahwa orang-orang yang terbukti menghina Presiden Jokowi tidak ditangkap, menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak mengikuti praktik Orde Baru yang cenderung represif terhadap kritikus.
Namun, respons Nusron juga menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa penilaian TKN tidak mencerminkan sepenuhnya realitas yang terjadi di lapangan. Ada yang berpendapat bahwa kebijakan dan tindakan tertentu masih dapat diartikan sebagai bentuk intimidasi terhadap kritikus.
Pada sisi lain, sebagian besar politisi dan tokoh masyarakat mengajak untuk menjaga stabilitas dan tidak memperkeruh suasana politik. Mereka menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi dan bahwa dialog konstruktif harus diutamakan dalam membangun negara yang demokratis.
Seiring berjalannya waktu, pertanyaan mengenai kritikan Megawati dan sikap Jokowi yang tidak memberikan tanggapan menjadi pusat perbincangan di berbagai lapisan masyarakat. Beberapa pihak berharap agar isu ini dapat diselesaikan secara dewasa melalui dialog terbuka, sementara yang lain menginginkan adanya klarifikasi lebih lanjut dari pemerintahan Jokowi mengenai kritikan tersebut.
Dalam suasana politik yang semakin dinamis, masyarakat menanti perkembangan lebih lanjut terkait isu ini, sambil berharap agar semua pihak dapat menjaga kerukunan dan kestabilan dalam bingkai demokrasi.(*)
Editor: Ani
Salam Satu Redaksi