Akurasi.id, Samarinda – Masih banyaknya daerah di Kaltim yang sulit diakses karena minimnya infrastruktur jalan yang memadai sudah menjadi rahasia umum. Luasnya wilayah yang diurus dengan alokasi pendanaan yang terbatas kerap menjadi batu sandungannya.
Hal itu pun diakui Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Menurut mantan bupati Berau tersebut, krisis infrastruktur menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kaltim harus mendapatkan perhatian dari semua stakeholder terkait.
baca juga: Makmur Tidak Mau Kaltim Hanya Jadi Penonton dalam Pembangunan IKN
Beberapa daerah yang hingga kini masih cukup kesulitan dengan persoalan infrastruktur yakni di Kabupaten Berau, Kutai Timur (Kutim), Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar). Di lima kabupaten itu masih banyak dijumpai desa bahkan kecamatan yang memiliki akses jalan yang beralaskan tanah.
“Masalah infrastruktur jalan ini memang menjadi masalah kita semua. Makanya perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah pada 2020 harus benar-benar terfokus pada pembangunan koneksitas infrastruktur antara desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota,” usulnya.
Ketua harian DPD Golkar Kaltim ini mempunyai keyakinan, ketika konektivitas infrastruktur tertangani dengan baik, maka akselerasi pembangunan di setiap kabupaten/kota dapat dipacu lagi. Selain itu, keterisolasian pembangunan dan informasi di daerah pelosok secara perlahan dapat dibuka.
“Kalau semua infrastruktur jalan terbangun dengan baik, maka kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pelosok bakal bergeliat. Hasil pertanian dan perkebunan masyarakat otomatis dapat mereka bawa ke perkotaan,” sebutnya.
Diakui Makmur, persoalan terbesar yang banyak menghadang pembangunan masyarakat adalah minimnya infrastruktur yang tersedia. Hal itu juga berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau infrastruktur bagus, pasti ekonomi masyarakat akan bagus. Pemerintah Kaltim harus menjadikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan sebagai prioritas. Akses jalan yang selama ini rusak, harus segera diperbaiki dan dibenahi,” sarannya.
Selain persoalan infrastruktur jalan, hal lain yang tidak kalah penting dibenahi segera pemerintah yakni ketersediaan air bersih dan listrik. Sebab kedua hal itu juga menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
“Masih ada banyak desa-desa di Kaltim ini yang belum mendapatkan listrik 24 jam. Begitu juga air bersih. Saya kira ini pekerjaan rumah yang harus kita pikirkan dan carikan solusi bersama. Masyarakat harus mendapatkan hak-hak dasarnya,” pungkas dia. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
