Luhut tolak buka big data terkait penundaan pemilu 2024. Luhut tolak buka big data walaupun banyak desakan untuk kepada dirinya untuk membuka.
Akurasi.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ogah membuka big data yang dirinya klaim mendukung penundaan Pemilu 2024.
Luhut menegaskan data yang dirinya sampaikan adalah data asli. Politikus Golkar itu mengingatkan saat ini teknologi sudah canggih sehingga memungkinkan untuk membaca preferensi masyarakat.
“Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa buka?” ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, mengutip dari detik.com, Selasa (15/3).
Luhut mengklaim big data itu menangkap keresahan masyarakat tentang pemilu. Menurutnya, masyarakat tidak setuju dengan gelaran pemiliu yang mahal di saat pandemi.
Luhut juga mengklaim masyarakat belum siap menghadapi polarisasi politik. Ia menyebut publik ingin keadaan yang damai saat ini.
“Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar,” ujarnya.
PDIP menyerang habis-habisan klaim Luhut itu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Luhut yang berbeda dari sikap Presiden Jokowi.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menyangsikan klaim Luhut itu. Ketua DPR tersebut bilang data milik PDIP berbeda dari klaim Luhut.
“Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang dari (Luhut). Itu saja,” ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).
Terkait Big Data Luhut
Luhut menyampaikan data ini dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti terlihat, Jumat (11/3/2022). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan, masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan meningkatkan kondisi ekonomi .
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ujarnya.
Masih dari big data klaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang usul KPU kepada DPR-pemerintah. Ucapan Luhut itu kemudian panen kritikan dari berbagai pihak yang menolak pemilu ditunda. (*)
Sumber: CNNIndonesia.com dan Detik.com
Editor: Redaksi Akurasi.id
