Jakarta, Akurasi.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa perluasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp600 triliun untuk pemerintahan Prabowo Subianto akan memungkinkan pelaksanaan sejumlah program unggulan. Klaim ini berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh tim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
“Dengan pemerintahan yang akan datang bisa mendapatkan tambahan sekitar Rp600 triliun, pembangunan Jalan Tol Sumatera akan tetap dilaksanakan,” ujar Luhut dalam rapat Badan Anggaran DPR RI pada Rabu (5/6).
Lebih lanjut, Luhut menyatakan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan berbagai proyek lainnya tidak akan terkendala dengan adanya tambahan anggaran ini. Selain itu, tambahan anggaran dari defisit ini juga memungkinkan Prabowo untuk merealisasikan program makan bergizi dan membangun 20 Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan di Indonesia.
“Termasuk makan bergizi dengan rencana presiden terpilih membangun 20 sekolah SMA unggul di Indonesia,” tambah Luhut.
Namun, klaim ini mendapatkan tanggapan kritis dari Anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP, Dolfie OFP. Dolfie menuding bahwa defisit APBN senilai Rp600 triliun di era transisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah transisi pemerintahan di Indonesia.
Menurut Dolfie, defisit ini sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2025, di mana defisit APBN tahun depan dirancang sebesar 2,45 persen hingga 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Defisitnya hampir 3 persen. Pakai batas minimum saja sudah Rp600 triliun. Setiap pergantian pemerintahan kita punya preseden defisit. Nah, defisit transisi ini adalah yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada,” ujarnya dalam rapat Badan Anggaran, Selasa (4/6).
Dolfie mempertanyakan alokasi dari defisit sebesar itu dan siapa yang akan diuntungkan. “Presidennya belum kerja anggarannya sudah defisit lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa?” tanyanya.
Dolfie juga terkejut dengan belanja APBN tahun pertama Prabowo yang mencapai Rp3.500 triliun. Ia heran dengan pemaparan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan mempertanyakan postur APBN 2025 yang seolah tidak mencerminkan APBN transisi.
“Jadi, di 2025 ini kalau kita lihat dari arah kebijakan fiskal yang tercermin di postur APBN, belanja negara akan didesain di angka kira-kira Rp3.500 triliun lebih. Pertanyaannya, ini belanjanya siapa pak?” ucapnya.
Dolfie menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya berkomitmen dalam menyusun APBN transisi untuk presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan ruang fiskal yang cukup agar Prabowo dan jajarannya dapat menyesuaikan kebijakan fiskal di kemudian hari.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
