Akurasi.id, Samarinda – Seorang netizen berinisial ML membagikan tautan artikel dari Opiniku.online. Catatan itu memuat pandangan seorang “ahli” yang merespons meninggalnya puluhan petugas Pemilu 2019. Dia menyertakan caption yang meminta aparat dan pihak-pihak terkait meneliti penyebab kematian pelaksana teknis pesta demokrasi tersebut.
Artikel itu berjudul DR. Umar Zein Curigai Penyebab Kematian Ratusan Petugas Pemilu: Bukan Karena Kelelahan! Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) tersebut mencurigai kematian “massal” penyelenggara pemilu itu.
Umar berpendapat, kelelahan tak lantas menyebabkan kematian. Ada tiga pintu kematian: otak, jantung, dan paru-paru. Bila otak tidak cukup mendapat oksigen karena penyumbatan pembuluh darah, maka terjadi kematian sel-sel otak. Tetapi pasien tidak langsung meninggal.
Ada mekanisme kompensasi untuk mempertahankan kehidupan sel-sel yang lain. Bahkan kematian batang otak membutuhkan waktu beberapa jam untuk kemudian terjadi kematian biologis. Tahapannya, setelah jantung dan paru-paru berhenti berfungsi secara total.
“Ini butuh pembuktian pemeriksaan medis yang cermat. Lalu, mengapa diberitakan di media, banyak petugas pemilu meninggal dunia akibat kelelahan? Ini pembodohan pada rakyat awam atau orang yang tidak faham ilmu medis, atau sedikit tahu ilmu medis,” ungkapnya sebagaimana dikutip Opiniku.online.
Pendapan Umar seolah dijadikan dasar bagi para netizen yang kecewa dengan kekalahan salah satu pasangan calon di pemilihan presiden. Beragam akun pribadi dan fanpage memuat dan menyebarkan catatan tersebut.
Ribuan orang merespons dan membagikan pandangan Umar. Ada yang sependapat dengannya. Tak sedikit pula yang menanggapinya dengan sinis. Di fanpage Prabowo-Sandi 2019 Menang, sebanyal 432 orang merespons artikel tersebut. Selain itu, terdapat 16 komentar dan 61 kali dibagikan.
Media tersebut menyebut sumber beritanya berasal dari catatan yang dimuat dalam akun Facebook Umar. Ketika Akurasi.id mencari akunya di media sosial, tak ditemukan akun pribadi mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan itu.
Namun, pendapat serupa disampaikan Umar di CNN Indonesia. Media tersebut memuat pandangan Umar pada Kamis (2/5/19). Di media online itu, dia kembali meminta pembuktian medis atas alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut kematian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) disebabkan kelelahan.
KPU Akan Evaluasi
Mengutip Katadata.co.id, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, banyaknya petugas KPPS yang meninggal dan sakit disebabkan kelelahan saat bertugas. Arief menyebut, kelelahan terjadi karena pekerjaan yang diamanahkan ke petugas KPPS terlalu banyak dan berat. Jam kerja yang dijalankan pun tidak menentu. Petugas hampir bekerja selama 24 jam, terutama menjelang pemungutan suara hingga penghitungan suara.
Pada Jumat (3/5/19), sudah 412 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Data itu dihimpun KPU dari 34 provinsi di Indonesia. Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi fenomena kematian petugas KPPS tersebut. Langkah itu akan diambil setelah KPU merampungkan tahapan Pemilu 2019.
“Tentu saja evaluasi ini penting. Setiap penyelenggaraan pemilu kita tidak pernah tidak melakukan evaluasi dan evaluasi itu kita sampaikan pada berbagai pihak. Kita libatkan juga mereka untuk melakukan evaluasi dan ini tentu menjadi suatu kebiasaan yang memang harus kita lakukan,” kata Evi sebagaimana dikutip Detiknews.
Di Kalimantan Timur (Kaltim), terdapat enam orang penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah mengungkapkan, jumlah itu meliputi lima orang anggota KPPS dan satu orang pegawai sekretariat. “Kemudian 46 orang yang sakit. Tentunya masih ada yang dirawat,” ujarnya.
Tudingan Tak Berdasar
Rudiansyah menegaskan, kematian penyelenggara pemilu tak ada kaitannya dengan proses pemilu yang sedang berlangsung. Menurutnya, tak masuk akal apabila ada pihak yang mengaitkan kematian petugas-petugas itu dengan “gerakan senyap” untuk memaksa petugas KPU mengubah perolehan suara peserta pemilu.
“Orang-orang yang mengaku waras, orang-orang yang mengaku beragama, beberapa hari ini malah lebih rajin memfitnah penyelenggaraan pemilu ini dengan isu mereka yang telah meninggal. Seolah-olah mereka sengaja dimatikan supaya tidak terbongkar kecurangan,” sesalnya.
Menurut dia, tahapan pemilu telah dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh saksi partai, tim sukses pasangan calon presiden, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
“Dalam sistem dan tata aturan perundang-undangan kita, sangat luas upaya-upaya untuk melakukan sengketa maupun perselisihan kalau disebut ada kecurangan,” katanya.
Sejauh ini, belum ada satu pun partai politik, tim kampanye, dan masyarakat umum yang melaporkan kepada Bawaslu Kaltim terkait kecurangan penghitungan suara pemilihan presiden.
“Jadi apa yang disebut curang? Sementara mereka yang mewakili kepentingan langsung daripada peserta pemilu, masih setia mengawal tahapan rekapitulasi kita di seluruh [daerah di] Kalimantan Timur,” ucapnya.
Dia menjamin tahapan penghitungan suara berjalan sesuai aturan yang berlaku. Apabila ditemukan kecurangan, maka KPU akan menindaklanjutinya. Rudiansyah mencontohkan laporan dari calon anggota legislatif yang direspons dengan penghitungan ulang surat suara.
Atas dasarnya itu, selama ada dokumen dan bukti-bukti pendukung, KPU dan Bawaslu bersepakat merespons setiap laporan dari partai politik, tim sukses, saksi, dan masyarakat. “Kita akan lakukan koreksi dan kita ingatkan kepada petugas agar tidak berkhianat pada saudara-saudara kita yang telah gugur,” tegasnya.
Pihaknya telah berulang kali mengingatkan petugas KPU di seluruh tingkatan agar tidak mengubah hasil penghitungan suara di Pemilu 2019. Jika KPU menemukan penyelenggara pemilu yang mengalihkan perolehan suara, maka KPU akan mengadukannya kepada aparat kepolisian.
“KPU dan Bawaslu sudah bersepakat, kita proses secara pidana. Karena di undang-undang itu jelas ada pasal pidananya. Jadi kita tidak main-main,” katanya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
