Kaltim Dipastikan Tanpa APBD Perubahan 2021, Belanja Daerah Dialihkan ke Perkada

Kaltim dipastikan tanpa APBD Perubahan 2021, belanja daerah dialihkan ke perkada. Keputusan Kaltim dipastikan tanpa APBD Perubahan 2021 menyusul keluarnya rekomendasi Kemendagri. Di mana, usulan Raperda APBD Perubahan 2021 yang digodok DPRD dan Pemprov Kaltim sudah tidak memungkinkan dibahas dengan sisa waktu yang ada.

Akurasi.id, Samarinda – Harapan akan adanya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 Kaltim akhirnya pupus. Pasalnya, telah ada rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa APBD Perubahan Kaltim tidak dapat dilakukan pengesahan. Artinya, Kaltim dipastikan tanpa APBD Perubahan 2021.

Wakil Ketua II DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kemendagri beberapa saat lalu. Hasilnya APBD Perubahan tidak dapat disahkan karena adanya batasan waktu dalam penyusunan dokumen. Sehingga, pemerintah akan menjalankan sistem anggaran yang termuat dalam peraturan kepala daerah (perkada) yang telah disusun Pemprov Kaltim.

“Karena waktunya juga sudah akhir bulan (Kaltim dipastikan tanpa APBD Perubahan 2021), jadi kita gunakan perkada (yang sudah dibuat Pemprov Kaltim) saja,” kata dia, saat dikonfirmasi media ini, pada Kamis (28/10/2021).

Sehingga, pihaknya pun akan melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Tidak hanya dilakukan berkaitan anggaran yang tersusun dalam perkada, namun penggunaan APBD secara keseluruhan. “Kami akan selalu mendorong pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang ada,” katanya.

Disinggung berkaitan dengan urgensi beberapa poin anggaran dalam perkada yang sebelumnya sempat disampaikan salah satu anggota dewan, seperti peruntukan dalam pembayaran listrik salah satu instansi. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra itu membantah hal tersebut. Menurutnya, apa yang termuat dalam perkada termasuk anggaran yang bersifat darurat.

“Seperti untuk Covid-19, untuk operasional kantor, pembayaran kontraktor yang belum terbayar sesuai Pergub 71, itu memang wajib. Sepanjang peruntukannya untuk itu, kami tidak ada masalah,” ucapnya.

[irp]

Begitupun berkaitan dengan rincian peruntukan anggaran. Seperti Covid-19, di dalam perkada tercatat sebesar Rp150 miliar. Dikatakan Seno, pemerintah biasanya memang tidak menyerahkan rincian peruntukan anggaran dimaksud. Rincian anggaran akan diberikan setelah semuanya terealisasi.

“Kemarin juga kan seperti itu. Kalau BTT memang murni digunakan eksekutif untuk bantuan Covid-19. Saya kira tidak ada masalah,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekprov Kaltim M Sa’bani mengatakan, penyusunan perkada memang harus dilakukan apabila APBD Perubahan tidak jadi dijalankan. Karena ada beberapa peruntukan anggaran yang mendahului kesepakatan DPRD Kaltim.

[irp]

“Kan ada beberapa hal yang harus disalurkan dan itu diperkenankan. Itu pun sudah sesuai Kemendagri, apabila APBD Perubahan tidak ada pengesahan, maka dapat menggunakan perkada,” jelasnya. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id