Jakarta, Akurasi.id – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah pengunduran diri Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe. Penunjukan ini diharapkan dapat memastikan kelancaran pembangunan IKN meskipun terjadi perubahan kepemimpinan.
Pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6). Meski demikian, alasan pengunduran diri keduanya belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah.
Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. “Pak Presiden juga sudah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN. Pada hari ini telah terbit Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN,” kata Pratikno.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden Jokowi langsung menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Penunjukan ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat jalannya proyek pembangunan IKN.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan meski terjadi pengunduran diri di pucuk pimpinan. “Saya harap bahwa pembangunan ini terus berjalan seperti dikatakan Presiden dan tidak ada hambatan walaupun ada Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita yang mengundurkan diri karena sudah ada yang menggantikan sementaranya,” ujar Ma’ruf setelah meninjau Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam, Kampung Ngguti Bob, Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (4/6).
Ma’ruf juga menekankan bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sejak awal telah terlibat langsung dalam proyek pembangunan IKN. “Pak Basuki kan memang terus-terusan dari awal sudah menjalankan tugas itu sebagai Menteri PUPR, pembangunannya. Jadi, artinya sementara ini tidak terjadi kekosongan, artinya bisa terus berjalan,” jelasnya.
Meski demikian, belum ada pembicaraan resmi mengenai kandidat pengganti Kepala Otorita IKN yang definitif. Penunjukan pengganti definitif bisa saja dilakukan oleh Presiden saat ini atau oleh Presiden yang baru nanti.
“Bisa saja bahwa yang akan menunjuk Presiden baru nanti ya, tapi yang jelas memang belum ada pembicaraan sekarang ini, apakah sebelum Presiden baru sudah ditunjuk atau mungkin saja penunjukan itu pada saat sesudah Presiden baru dilantik,” ungkap Ma’ruf.
Dengan adanya penunjukan sementara ini, diharapkan pembangunan IKN tetap berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada hambatan yang berarti dalam proses pembangunan IKN.(*)
Penulis: Ani
Editor: Ani
