Jakarta, Akurasi.id – Pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8), Bahlil Lahadalia resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi. Dengan penetapan ini, Bahlil kini memiliki wewenang penuh untuk menyusun komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029.
Ketua pimpinan sidang Munas Golkar XI, Adies Kadir, menyatakan bahwa keputusan mengenai formasi kepengurusan partai termasuk penunjukan Dewan Pembina (Wanbin) ada di tangan Bahlil. “Kita berikan kewenangan penuh kepada ketum terpilih definitif untuk menjadi formatur tunggal. Artinya beliau lah yang akan mengatur komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 ini,” ujar Adies.
Seiring dengan penetapan Bahlil, muncul isu yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ditunjuk sebagai salah satu Dewan Pembina Partai Golkar. Menanggapi hal tersebut, Adies mengkonfirmasi bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Bahlil sebagai Ketua Umum terpilih. “Iya (Jokowi jadi Wanbin) wewenang ketum terpilih,” tambah Adies.
Isu penunjukan Jokowi sebagai Dewan Pembina Partai Golkar pertama kali mencuat dari pernyataan Politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin. Ngabalin menyebut bahwa ada aspirasi dari berbagai daerah yang menginginkan Jokowi untuk bergabung sebagai kader Golkar dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. “Di forum ini juga ya iya ini sekarang yang aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029,” ungkap Ngabalin saat menghadiri Munas XI di JCC, Selasa (20/8).
Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Bahlil Lahadalia terkait isu tersebut. Apakah Jokowi akan bergabung sebagai Dewan Pembina Golkar masih menunggu keputusan resmi dari Ketua Umum terpilih.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
