Soroti Infrastruktur Jalan Kubar-Mahulu, Makmur: Tanggung Jawab Provinsi Dipercepat. Ketua DPRD Kaltim menyampaikan, selain yang jadi tanggung jawab provinsi. Pembangunan oleh pemerintah pusat juga sudah dia dorong agar dianggarkan melalui Balai Jalan Nasional.
Akurasi.id, Samarinda – Pembangunan infrastruktur dari waktu ke waktu memang masih menjadi persoalan klasik yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Kaltim. Kerusakan infrastruktur jalan misalnya, hampir semua kabupaten dan kota di Kaltim mengeluhkan hal senada. Secara khusus kabupaten yang jauh dari sisian ibu kota Kaltim.
Salah satu yang disinggung Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, yakni buruknya pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah pelosok. Misalnya saja di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Setiap tahunnya, kerusakan jalan di kedua kabupaten itu selalu dikeluhkan masyarakat setempat.
“Pembangunan infrastruktur jalan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat atau Mahakam Ulu, yang khususnya menjadi tanggung jawab provinsi, akan terus kami dorong agar secepatnya diperbaiki,” ucap Makmur ditemui belum lama ini.
Dia berpandangan, untuk mengurai persoalan pembangunan di Kubar dan Muhulu, maupun kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. Tidak bisa hanya dilempar kepada satu pihak. Melainkan harus ada sinergitas yang baik dari semua pemangku kepentingan. Dari kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
“Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan kami dorong agar segera mendapatkan perhatian dari Balai Jalan Nasional. Terus yang memang jadi tanggung jawab kabupaten, kita harapkan bisa dibangun secara maksimal juga,” katanya.
Belajar dari pengalaman sewaktu menjadi Bupati Berau, Makmur berujar, kunci untuk mendorong upaya percepatan dan pemerataan pembangunan ada pada komunikasi dan koordinasi yang baik. Utamanya dari para pemangku kepentingan terkait hal itu.
[irp]
“Komunikasi dan koordinasi yang baik antar lembaga dan pemangku kepentingan, tentunya sangat kita harapkan dalam hal ini. Masalah pembangunan infrastruktur seperti di Kubar maupun kabupaten dan kota lainnya, tidak bisa hanya jadi tanggung jawab satu pihak, melainkan harus ada kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan,” tuturnya.
Diakui politikus senior Partai Golkar ini, masalah infrastruktur memang menjadi masalah klasik di hampir semua kabupaten/kota di Kaltim. Untuk bisa mengurai persoalan itu, tentunya dibutuhkan cara-cara yang juga tidak biasa-biasa saja. Harus ada terobosan dan langkah besar yang diambil pemerintah.
“Ini perlu mendapatkan perhatian serius. Harus dikerjakan dengan perencanaan yang baik dan dukungan anggaran yang maksimal. Kalau pembangunan infrastruktur berjalan baik. Bisa diwujudkan pemerataannya. Tentu harapannya adalah kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, komitmen dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi menjadi bagian penting dari semua persoalan itu. Apalagi dalam mengimplementasikan visi dan misinya mewujudkan Kaltim Berdaulat. Salah satunya yakni mewujudkan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin
