Akurasi.id – Delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Rabu (9/7/2025). Pertemuan ini membahas negosiasi tarif dagang 32% yang diberikan AS untuk Indonesia.
Airlangga menyebut, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima pemerintah AS untuk membahas kelanjutan kesepakatan tarif, usai diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 7 Juli 2025.
“Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen kedua negara untuk menjaga stabilitas hubungan dagang,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7).
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi atas proses negosiasi yang berjalan konstruktif dengan pihak AS. Perundingan mencakup isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, hingga kerja sama komersial dan investasi. Indonesia dan AS sepakat mengintensifkan negosiasi tarif dalam tiga minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.
“Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progres perundingan. Ke depan, kita akan terus menuntaskan negosiasi ini dengan prinsip saling menguntungkan,” tegas Airlangga.
Ia menekankan hubungan baik Indonesia dan AS perlu terus diperkuat, terutama untuk memperluas kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis. Menurutnya, AS menunjukkan ketertarikan yang tinggi untuk bermitra di sektor mineral, termasuk nikel, tembaga, dan kobalt.
“Kita ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Minggu lalu, perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang pertanian dan energi telah menandatangani MoU dengan perusahaan AS untuk pembelian produk unggulan dan meningkatkan investasi,” ungkapnya.
Dalam konteks kebijakan tarif terbaru AS, Presiden Trump diketahui mengirim dua gelombang surat kepada 21 negara pada awal Juli 2025, menetapkan tarif impor baru mulai 1 Agustus. Tanpa negosiasi, surat tersebut memuat tarif final untuk ekspor negara-negara tersebut ke AS.
Kenaikan tarif tertinggi dialami Kamboja dengan bea masuk naik dari 36% menjadi 49%. Myanmar, Laos, dan Sri Lanka juga mengalami kenaikan tajam. Sementara Indonesia dan Thailand menjadi sedikit dari negara yang tarifnya tetap, yakni di level 32%.
Kebijakan tarif ini disebut Trump sebagai bagian dari “Liberation Day Tariffs” yang diumumkan April lalu, di mana hampir semua negara dikenakan tarif dasar 10% dengan pengecualian bagi mitra strategis.
Menariknya, tak semua kenaikan tarif didasari data perdagangan. Moldova misalnya, dengan defisit dagang hanya US$85 juta terhadap AS, tetap dikenakan tarif 31%. Hal ini menunjukkan penyesuaian tarif lebih dipengaruhi faktor politis dan strategis.
Hingga kini, Indonesia akan melanjutkan negosiasi dengan AS melalui itikad baik untuk memastikan kerja sama kedua negara memberi manfaat nyata. Turut mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
