Kaltim Urutan Ketiga Setelah DKI Jakarta dan Jabar Dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Pada 2022, Kaltim bahkan membidik berada di posisi pertama dalam hal keterbukaan dan kualitas Indeks Demokrasi Indonesia.
Akurasi.id, Samarinda – Tren Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltim terus alami peningkatan. Kinerja demokasi secara umum telah berada dalam kategori baik. Sehingga, mengantarkan Kaltim menempati posisi ketiga dalam IDI setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar).
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mengatakan, dengan dilaksanakannya pertemuan antara pemprov dan DPRD dalam hal ini, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan capaian yang telah ada. Bahkan, telah bekomitmen untuk bersama-sama meningkatkan indeks demokrasi tersebut.
“Kalau bisa tahun depan kita tingkatkan menjadi posisi 1 atau 2. Tapi, paling tidak harus memepertahankan posisi yang telah ada,” kata dia, usai audiensi dengan kelompok kerja peguatan demokrasi Kaltim, pada Rabu (13/10/2021).
Seiring dengan berjalannya pembangunan ibu kota negara (IKN), anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB ini menegaskan, pada dasarnya masyarakat memang dididik untuk cerdas dan bebas berdemokrasi. Tidak ada hal–hal di instansi dan lembaga swasta yang ditutup-tutupi.
“Jadi masyarakat ini wajib untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik. Jangan sampai juga masyarakat menyampaikan kritik malah dimusuhi. Supaya kita ini menjadi pengawas secara keseluruhan, termasuk masyarakat juga,” ujarnya.
Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI Kaltim berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 sebesar 77,67 dalam skala indeks 0 sampai 100. Sehingga angka ini mengalami peningkatan 3,79 poin dibandingkan dengan IDI Kaltim 2018 yang capaiannya sebesar 73,88. Meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi di Kaltim masih termasuk dalam kategori sedang.
[irp]
Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Kaltim, Firdaus Iwan mengatakan, perhitungan indeks tersebut berdasarkan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Indikator dimaksud mengalami peningkatan pada tahun 2020, sehingga kini Kaltim menempati posisi ketiga dalam partisipasi politiknya.
Variabel yang dimaksud seperti kebebasan sipil, aspek hak-hak politik masyarakat, dan aspek lembaga demokrasi. “Secara umum semua mengalami peningkatan, walau sempat turun di posisi 16 di 2019. Paling tidak ada perbaikan-perbaikan bagaimana potret kehidupan demokrasi di Kaltim di tahun 2020 kemarin,” kata dia.
Sehingga, besar harapan pihaknya posisi ini akan memberikan angin segar tersendiri bagi pembangunan IKN nantinya. “Yang paling rendah itu sebenarnya di kebebasan sipilnya. Karena di tahun 2019 ada perhitungan-perhitungan yang turun terkait pengaduan masyarakat. Semoga ke depan paling tidak kita bisa memepertahankan ini. Tapi alangkah lebih baik lagi apabila ini dapat naik ke posisi pertama atau kedua,” harapnya.
[irp]
Dalam mempertahankan peringkat ini, dikatakannya, pihaknya bersama instansi terkait akan terus bersinergi menyosialisasikan terkait indeks demokrasi. Karena, sebagaimana diketahui, hingga kini sosialisasi terkait indeks demokrasi memang sangat minin.
“Makanya perlu adanya sienergitas antara pemprov dan dewan. Untuk itu kami juga memohon kepada dewan untuk bisa menyosialisasikan indeks demokrasi ini,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
