Akurasi.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dengan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-9 yang mencatat nilai investasi baru sebesar Rp6,49 triliun. Tambahan ini meningkatkan total investasi swasta di IKN menjadi Rp64,89 triliun.
Deputi Bidang Investasi dan Pendanaan Otorita IKN (OIKN), Agung Wicaksono, menyampaikan bahwa investasi baru ini diarahkan untuk pembangunan hotel, hunian, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. “Iya, ini tambahan baru,” ujar Agung kepada Kompas.com.
Sebelumnya, investasi swasta yang terealisasi sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp58,4 triliun. Di antara hasilnya adalah fasilitas seperti Swissotel Nusantara, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, Pusat Pelatihan PSSI, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 MW yang dikerjakan bersama PT PLN dan Sembawang Corporation (Sembcorp).
APBN dan Target Pembangunan 2025-2029
Pemerintah juga telah mengesahkan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua IKN pada periode 2025-2029. Fokusnya adalah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik dengan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, serta pemeliharaan sarana yang sudah selesai.
Namun, hingga kini, pembangunan IKN telah menelan anggaran Rp147,41 triliun, dengan Rp89 triliun berasal dari APBN. Realisasi investasi swasta baru mencapai Rp58,41 triliun, jauh dari target Rp100 triliun pada 2024. Padahal, kebutuhan total pembangunan IKN hingga 2045 diperkirakan mencapai Rp460 triliun, di mana 80 persen diharapkan berasal dari swasta.
Keraguan Investor dan Tantangan Proyek Swasta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa banyak proyek swasta di IKN tak kunjung diselesaikan meski groundbreaking sudah dilakukan. “Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit,” ujar Maruarar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny Sasmita, melihat hal ini sebagai bentuk keraguan investor terhadap kelanjutan megaproyek IKN. Investor juga menghadapi risiko tinggi, karena proyek di IKN belum tentu menguntungkan.
“Pemerintah harus bekerja keras memastikan megaproyek IKN tetap berlanjut dengan memberikan kepastian kepada investor. Intervensi melalui peningkatan anggaran APBN dapat menjadi salah satu solusinya,” ujar Ronny.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menambahkan bahwa banyak target pembangunan di IKN tidak sesuai dengan rencana awal. Ini semakin membebani investor yang sudah terlanjur memulai proyek di tengah risiko dan biaya tinggi.
Realisasi Pembangunan dan Masa Depan IKN
Meskipun menghadapi tantangan, sejumlah proyek strategis telah selesai, termasuk 27 tower rumah susun di IKN. Namun, masa depan megaproyek ini bergantung pada intervensi pemerintah dan upaya menciptakan kepastian bagi investor.
Ronny menekankan pentingnya evaluasi kritis terkait keberlanjutan IKN, terutama setelah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. “DPR dan pemerintah harus berdiskusi kritis untuk menentukan apakah IKN perlu dilanjutkan atau dihentikan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
