Evaluasi LKPj Pemprov Kaltim, Sutomo Jabir: Anggaran Besar, Hasil Pemeliharaan Jalan Tak Maksimal. Pemprov Kaltim diminta untuk lebih serius memelihara infrastruktur jalan yang telah dibangun dan bisa sigap memperbaiki, tidak menunggu jalannya hancur.
Akurasi.id, Samarinda – Buruknya infrastruktur jalan memang menjadi masalah klasik yang hingga tidak kunjung mampu diatasi Pemprov Kaltim. Padahal, setiap tahunnya, anggaran pemeliharaan terkait itu juga dirasakan tidak sedikit. Nilainya bahkan hingga puluhan miliar.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Pernyataan itu sekaligus dia utarakan sebagai evaluasi atas Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Kaltim tahun 2020.
Sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj, Sutomo Jabir menguraikan, bahwa ada ketidaksesuaian antara anggaran pemeliharaan jalan dengan jumlah ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim. Utama nya di Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutim, dan Berau yang dia wakili.
Sebagai contoh, dia mengungkapkan, Kaltim memiliki ruang jalan mencapai 850 kilometer. Kemudian secara khusus untuk di wilayah Bontang, Kutim, dan Berau atau wilayah 3, memiliki ruas jalan sekitar 448 kilometer. Adapun alokasi anggarannya pada tahun 2020 diketahui sekitar Rp30 miliar.
“Itu hanya untuk anggaran pemeliharaan jalan saja yang ada di wilayah 3, yang meliputi Bontang, Kutim, dan Berau,” kata Sutomo belum lama ini.
Dia sendiri merasa cukup miris dengan kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kaltim, secara khusus yang ada di wilayah yang dia wakili sebagai anggota DPRD Kaltim. Hampir semua jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan maupun kabupaten, kondisinya banyak yang rusak parah.
[irp]
Contoh terdekat yakni Jalan Poros Kaubun yang saat ini mengalami longsor parah. Akibatnya, jalan menjadi terputus. Aktivitas masyarakat pun terganggu. Imbasnya, ekonomi masyarakat menjadi tersendat-sendat.
Menurutnya, jika memang upaya pembangunan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, namun setidaknya langkah perbaikan dan pemeliharaan setidaknya yang dioptimalkan. Agar kondisi jalan tidak semakin rusak parah. Karena anggaran pemeliharaan jalan yang sudah dikucurkan juga tidak sedikit.
“Hasil evaluasi ini juga sudah kami bahas bersama dengan kepala UPTD Pemeliharaan Jalan Wilayah III. Itu kami sampaikan saat turun melakukan evaluasi LKPj di Kutim,” sebutnya.
Pada evaluasi itu, diakui Sutomo, salah satu yang banyak disorot pihaknya adalah perihal pemeliharaan jalan-jalan yang dibangun Pemprov Kaltim atau yang bersumber dari APBD provinsi. Saat itu, selain dari UPTD Pemeliharaan Jalan, para PPK kegiatan jalan yang dikerjakan provinsi hadir.
“Yang banyak kami evaluasi adalah pemeliharaan jalan sepanjang tahun 2020 yang ada di wilayah Kutim dan Berau, karena kedua kabupaten itu yang kondisi jalannya benar-benar sangat memprihatinkan,” imbuhnya.
Bersama anggota Pansus LKPj yang lainnya, seperti Agil Suwarno dari Fraksi PDI Perjuangan dan Harun Ar Rasyid dari Fraksi PKS, mengharapkan, agar Pemprov Kaltim dapat memaksimal anggaran pemeliharaan jalan yang telah dikucurkan dari APBN.
Jika memang alokasi anggaran yang ada saat ini masih kurang, sambung dia, maka Pemprov Kaltim dapat meningkatkan itu. Dengan catatan, harus membuat perencanaan yang benar-benar matang. Sehingga dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan juga menjadi maksimal. Ketika ada jalan rusak, maka dapat langsung segera diperbaiki.
[irp]
“Berkaca pada LKPJ Gubernur tahun 2020, kami berharap agar pemerintah dapat menyiapkan dan memaksimalkan anggaran, sehingga jalan provinsi dapat dipelihara dengan baik serta peningkatan jalan provinsi yang layak,” pungkasnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin
