Dorong potensi pendapatan daerah, DPRD Kaltim kunker ke Bapenda Bontang. Tujuannya untuk mengetahui kendala dalam penarikan pajak di Kota Taman.
Akurasi.id, Samarinda – Dalam upaya memperhatikan potensi pendapatan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim giat melakukan kunjungan kerja (kunker). Hal ini dilakukan demi percepatan dan pemerataan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menyatakan, kunjungan dewan kali ini dilakukan di Bontang, pada Rabu (2/6/2021) lalu. Agenda ini juga turut dihadiri anggota DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demmu dan Ismail.
Pada kesempatan itu, pihaknya menyambangi Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang. Kunjungan kerja ini sengaja dilakukan bertujuan melihat langsung pelaksanaan penarikan pajak Bapenda Bontang.
“Melalui kesempatan ini, kami juga ingin berdiskusi dan mendengarkan secara langsung apa yang menjadi kendala dalam penarikan pajak atau retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), secara khusus yang masuk dalam kewenangan Pemprov Kaltim,” terangnya.
Kemudian, legislatif Fraksi Partai PKB itu juga menyampaikan, pada kegiatan tersebut pihaknya juga mendengarkan secara langsung kiat-kiat hingga ragam inovasi berupa kemudahan pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah setempat. Diketahui, Bapenda Bontang bekerja sama dengan Tokopedia, Indomaret, e-Samsat, dan Bankaltimtara.
Selain itu, Bapenda Bontang juga rajin menyosialisasikan hal tersebut ke masyarakat. Terutama dalam merealisasikan target PAD dari sektor perpajakan yang telah ditargetkan Bapenda Kaltim.
[irp]
“Kunjungan seperti ini saya kira akan menjadi agenda rutin yang perlu dilakukan DPRD Kaltim,” ujarnya.
Wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutim, dan Berau ini menyampaikan, sektor perpajakan merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki potensi. Terlebih jika dikelola dengan baik disertai strategi yang mutakhir.
Sebab, ketika PAD yang didapatkan Pemerintah Kaltim dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, otomatis akan semakin banyak juga program pembangunan yang bisa dilaksanakan lewat alokasi anggaran tersebut. Sehingga upaya percepatan dan pemerataan yang akan dilaksanakan pemerintah Kaltim dapat dilakukan secara maksimal.
“Artinya, selain mengharapkan dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat, Pemerintah Kaltim juga berkewajiban untuk mendorong setiap potensi daerah agar dapat digarap secara maksimal. Agar menjadi kantong-kantong PAD bagi APBD Kaltim,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi
