Akurasi.id, Samarinda – Ditolaknya usulan hak interpelasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor atas tidak difungsikannya Abdullah Sani sebagai sekretaris provinsi (sekprov), didasari sejumlah pertimbangan. Satu di antaranya, usulan atas hak interpelasi tersebut dinilai banyak tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan.
Baca Juga: Dianggap Tak Penuhi Syarat, Pimpinan Dewan Stop Interpelasi Soal Sekprov Kaltim (1)
Kepada awak media, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Andi Harun menjelaskan, beberapa pertimbangan atas penolakan usulan hak interpelasi itu yakni, usulan interpelasi hanya memenuhi satu syarat formil, yakni jumlah pengusul dan fraksi. Dari beberapa fraksi yang terdapat di DPRD Kaltim, hanya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB yang masih senada melayangkan hak interpelasi.
Selain itu, jika merujuk Undang-Undang (UU) nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, UU nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Tata Tertib (Tatib), menyebutkan, selain syarat formil pengusul minimal 10 anggota dewan dan lebih dari satu fraksi, usulan tersebut harus disertai dengan dokumen terhadap apa yang menjadi pokok usulan.
“Dari tiga alasan yang diajukannya atas hak interpelasi, tidak satu pun bukti yang diajukan dari tiga alasan yang disampaikan para pengusul. Selain itu, kriteria paling mendasar penggunaan hak interpelasi yakni pada syarat yang bersifat materil, ada kebijakan pemerintah provinsi yang strategis dan penting serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” paparnya.
Politikus Partai Gerindra ini memberikan contoh kebijakan yang dapat berimplikasi luas terhadap masyarakat, misalnya, gubernur menerbitkan peraturan gubernur (pergub) larangan bagi kapal ponton melintas di atas Sungai Mahakam. Kebijakan itu secara tidak langsung akan menggangu kegiatan ekspor batu bara.
Tidak hanya itu, efek lanjutannya yakni, pengusaha tambang akan kesulitan mengirim hasil produksi batu bara, akibatnya mereka tidak dapat membayar karyawan yang berjumlah ribuan orang. Dapat juga berupa terganggunya suplai batu bara untuk listrik atau pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Jika itu terjadi, maka sudah sewajarnya DPRD melayangkan hak interpelasi kepada gubernur.
“Sekarang, dengan tidak diaktifkannya sekprov Kaltim, apakah pelayanan terganggu, saya kira tidak, semuanya berjalan lancar saja. Gaji-gaji pegawai terbayarkan semua. Kegiatan pemerintah tetap berjalan. Kalau soal penanggung jawab tertinggi ASN, tentu itu tidak kita nafikan,” ujar Andi Harun.
“Cuman persoalan itu tidak harus melalui hak interpelasi, bisa melalui mekanisme lain. Jangan melihat hanya satu pintu dalam penyelesaian sekprov Kaltim, ada pintu-pintu lain di luar interpelasi, misalnya dengan rapat konsultasi antara dewan dan pemerintah,” tambahnya.
Kendati demikian, Andi Harun menghargai upaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, dan fraksi lainnya yang telah mengusulkan hak interpelasi. Menurutnya, pengusulan hak interpelasi tersebut adalah sebagai suatu proses yang wajar bagi para anggota legislatif di Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim.
“Bagi kami pimpinan dewan, kami berkewajiban menjaga agar hubungan dewan dengan pemerintah berjalan harmonis. Karena ini menyangkut pelayanan pembangunan dan masyarakat. Kalau sampai ada gangguan, maka yang dirugikan adalah pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
