Dianggap melawan dan tolak anjuran Pemkot Bontang, PT Samator bakal dilaporkan ke Pemerintah Kaltim. Tindakan itu mau tidak mau diambil, lantaran pihak PT Samator dianggap menutup-nutupi persoalan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan itu. Terlebih sejak mereka berdiri 8 tahun silam, hampir tidak pernah menyerahkan laporan terkait itu.
Akurasi.id, Bontang – Silang pendapat ketenagakerjaan di PT Samator Bontang hingga saat ini masih belum menemui solusi. Hal tersebut mulai dari upaya mediasi yang sering dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) hingga rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Bontang, nyatanya tidak juga membuahkan hasil.
Hal tersebut diutarakan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnaker Bontang, Syaifullah. Kepada awak media, dia berujar, mereka cukup dibuat kecewa dengan tingkah pihak PT Samator. Lantaran rekomendasi untuk melaporkan jumlah tenaga kerja serta perusahaan pemborong tidak dilakukan sejak 8 tahun terakhir atau sejak perusahaan itu berdiri.
“Kami sudah mengeluarkan rekomendasi agar melaporkan tenaga kerja dan perusahaan pemborong . Tapi sejak mereka datang, hal itu tidak pernah dilakukan,” jelas Syaifullah saat ditemui awak media, Senin (22/02/2021).
Dengan ketus, Syaifullah mengatakan, seharunya pihak PT Samator melakukan tindakan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Disnaker Bontang. Lantaran pelaporan tersebut jelas tercantum pada Permenaker nomor 19 tahun 2019, terutama di Pasal 8 dan Pasal 20.
Di mana, pada Pasal 8 disebutkan, bahwa perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.
Sementara di Pasal 20 berbunyi, perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pekerjaan dilaksanakan. “Hal tersebut wajib dan sudah diatur dalam Permenaker,” tegasnya.
[irp]
Tidak ingin dianggap sepele, Disnaker mengancam akan melaporkan pelanggaran PT Semator ke pihak pengawas ketenagakerjaan Pemprov Kaltim. Pengawas tersebut bisa menjatuhkan sanksi terhadap PT Samator atas pelanggaran yang mereka buat.
“Kami hanya menyampaikan ke pihak provinsi. Nanti mereka yang putuskan akan memberi sanksinya, mulai dari teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, hingga pencabutan izin operasional,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak Humas PT Samator Novem memilih untuk tidak memberikan keterangan apa-apa saat cecaran pertanyaan yang dilontarkan awak media usai rapat dengan DPRD Bontang, terutama terkait polemik ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Dirhanuddin
