Akurasi.id, Samarinda – Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim hingga kini ternyata belum juga dibahas secara bersama antara pemerintah dan dewan setempat. Padahal ada banyak hal yang ingin dibedah dan dikupas terkait megaproyek nasional tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, sebelumnya dewan telah menjadwalkan bertemu dengan Gubernur Kaltim Isran Noor. Hanya saja, pertemuan itu ditunda lantaran Isran diketahui masih memiliki sejumlah kesibukan.
“Sebenarnya kami mau mendengar dari eksekutif, selama ini Pak Gubernur sudah ke mana-mana bertemu dengan semua pemangku kepentingan terkait soal IKN di nasional. Tapi hasilnya belum pernah dibagikan. Dan apa sih informasi yang didapatkan dari pertemuan itu,” kata dia, Senin (25/11/19) lalu.
Ketika bicara persoalan IKN, sambung politikus Partai Golkar ini, tidak hanya berbicara dari sisi Pemerintah Kaltim. Tetapi juga berbicara dari sisi kebijakan legislatif, dalam konteks ini DPRD Kaltim. Sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah dan dewan dalam merumuskan bersama-sama apa yang perlu disiapkan menyambut pembangunan IKN.
“Kami dari legislatif pengin ketemu dengan Pak Gubernur supaya ada sinergi. Jangan sampai ada kontra produktif dalam merumuskan IKN. Apa yang didapatkan eksekutif, juga perlu diketahui oleh legislatif,” imbuhnya.
Hasan sapaan karibnya, tidak ingin ketika ada pembahasan IKN, baik dengan masyarakat Kaltim maupun dengan pejabat-pejabat terkait di tingkat nasional, ada perbedaan dalam membahas kepentingan masyarakat. Utamanya dalam menyongsong perencanaan pembangunan tersebut.
“Ketika misalnya ditanya orang luar, antara eksekutif dan legislatif itu harus sama. Kami sih ingin sinergi antara pemerintah dan dewan perlu diperbaiki dan diprioritaskan,” katanya.
Dia menambahkan, akan ada banyak dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan IKN di Kaltim. Baik itu sisi positif maupun negatifnya. Pemerintah dan dewan dinilai perlu merumuskan langkah dan kebijakan menyongsong rencana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia tersebut.
“Kita harus memikirkan ke depan, dengan adanya IKN di Kaltim dampaknya seperti apa. Jangan lupa ada urbanisasi dalam skala besar-besaran nanti. Apakah kita akan jadi penonton atau pemain. Itu yang perlu dipertemukan dengan gubernur,” cakapnya.
Di lain pihak, upaya membangun sinergi itu sendiri sudah dilakukan DPRD Kaltim dengan mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Penajam Paser Utara (PPU) maupun Kutai Kartanegara (Kukar). Dari pertemuan itu, Hasan menyebutkan, pada dasarnya PPU dan Kukar sudah siap saja mengawal pembangunan IKN di lokasi mereka.
“Kalau dari PPU dan Kukar, mereka semua siap. Daerah penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda juga sudah siap, tidak ada masalah. Cuman memang, bicara pemindahan IKN itu bukan seperti pemindahan kantor atau rumah. Semua perlu dihitung dengan matang,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
