Akurasi.id, Samarinda – Keberadaan dari setiap perusahaan daerah (perusda) yang telah dibentuk pemerintah benar-benar mendapatkan banyak sorotan dari Komisi II DPRD Kaltim. Selain karena dianggap minim memberikan sumbangsih terhadap keuangan daerah, beberapa di antara perusda tersebut juga ada bahkan tidak memiliki alamat yang jelas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengungkapkan, salah satu perusda yang membuat dewan cukup terheran-heran yakni PT Agro Kaltim Utama (AKU). Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan tersebut sejak 2015 lalu disebut tidak pernah menyampaikan laporan atas modal usaha yang diserahkan pemerintah di perusahaan tersebut.
baca juga: Dewan Soroti Penyertaan Modal ke Perusda yang Mencapai Triliunan namun Minim Sumbangsih
Ketika pihak sekretariat dewan hendak mengantarkan surat undangan hearing, lanjutnya, tidak ditemukan kantor perusda tersebut sebagaimana alamat yang tercatat dalam laporan PT AKU. Tentunya ini menimbulkan kecurigaan atas keberadaan perusahaan tersebut.
“Iya, PT AKU ini membuat kami pusing juga. Sejak 2015, mereka tidak ada laporan penggunaan duit sampai sekarang. Komisi II mengantarkan undangan, tetapi tidak ditemukan alamatnya. Ditemukan alamatnya, tetapi kosong,” tuturnya.
Kendati demikian, wakil rakyat Karang Paci -sebutan DPRD Kaltim- akan tetap berusaha mencari dan memanggil perusahaan terkait. Karena ada banyak hal yang ingin diketahui dan dievaluasi DPRD atas keberadaan perusda tersebut.
“Kami akan tetap memanggil dan semoga bisa ketemu. Kalau tidak, kami akan minta kepada Biro Ekonomi Pemprov Kaltim secara khusus untuk memanggilnya, kami akan minta PT AKU ini untuk memaparkan keberadaannya (alamatnya),” imbuh politikus Partai PAN ini.
Mantan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim tersebut menegaskan, bagi perusda yang secara kedudukan dan perencanaan kerja tidak jelas, agar tidak lagi diberikan pendanaan dalam bentuk apapun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kaltim.
“Pokoknya, perusda yang tidak jelas kedudukannya dan rencana kerjanya, tidak boleh lagi mendapatkan anggaran. Nanti kami akan mengeluarkan hasil evaluasi kepada pemerintah atas keberadaan perusda di Kaltim,” ucapnya.
Evaluasi atas keberadaan perusda sangat penting dilakukan. Karena uang yang sudah digelontorkan Pemerintah Kaltim juga tidak sedikit. Setidak-tidaknya Pemerintah Kaltim harus meminta laporan pertanggungjawaban atas modal yang diberikan kepada setiap perusda.
“Perusda yang sudah disuntik dana dan tidak jelas kerjanya, enggak usah lagi diberikan dana. Karena dana yang sudah diberikan saja mereka enggak tahu mau digunakan untuk apa,” ketusnya.
Sebaliknya, Demmu bakal mendukung bagi perusda yang memang dianggap memberikan sumbangsih yang nyata bagi keuangan daerah. Menurutnya, Pemerintah Kaltim bahkan harus mendukung perusda tersebut dengan cara membantu membesarkannya.
“Kalau yang sehat dan memang memberikan penghasilan, ya silakan diberikan bantuan. Kalau enggak jelas, silakan dibubarkan, tetapi harus tetap dikejar asetnya,” tegasnya.
Seperti di PT AKU, diketahui sudah ada dana yang disertakan Pemerintah Kaltim, nilainya mencapai Rp32 miliar. Ketika nantinya dari hasil evaluasi ternyata PT AKU tidak memiliki kejelasan, maka Pemerintah Kaltim wajib mengejar aset dari dana tersebut.
“Dari duit Rp32 miliar itu, pasti ada asetnya, baik yang bergerak maupun tidak. Kalau dapat disita, dan dihitung kembali menjadi bagian aset pemerintah,” serunya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
