Akurasi.id, Bontang – Dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah dan DPRD Bontang berencana menyediakan kawasan untuk industri. Setelah ditinjau, terdapat permukiman penduduk di kawasan seluas sekira ratusan hektare tersebut.
Tiga RT yang bermukim di kawasan untuk industri ini antara lain RT 13, 14, dan 15, Kelurahan Bontang Lestari, Kacamatan Bontang Selatan. Setiap RT dihuni sekira 60 sampai 70 kepala keluarga (KK).
Ketua Pansus Perda RTRW, Muslimin, menyebut, hasil rapat menyepakati tinjauan lapangan dilaksanakan pada Ahad (21/7/19) di Teluk Kadere dan Lok Tunggul. Tinjauan lapangan bertujuan memastikan patok lahan karena ini merupakan opsi kedua.
“Ini sesuai informasi dari dinas terkait lahan di Lok Tunggul dan Teluk Kadere menjadi atensi Kementerian ATR [Agraria dan Tata Ruang],” ungkapnya.
Hal ini berkaitan dengan rencana pembangunan kilang dan pabrik petrokimia. Pemerintah dituntut mengubah fungsi kawasan. “Ada sekitar 860 hektare. Sedangkan investor membutuhkan lahan seluas 1.200 hektare,” kata Muslimin.
Tersisa tiga tahapan dalam proses revisi Perda RTRW. Di antaranya pembahasan persetujuan bersama pasca penerbitan peraturan dari Kementerian ATR, evaluasi, dan paripurna.
Raperda ini tak sama seperti raperda lain yang membutuhkan harmonisasi. Hanya saja peraturan ini membutuhkan evaluasi. “Semoga sebelum pelantikan, raperda sudah bisa diparipurnakan,” harapnya.
Kasubag Tata Ruang dan Pertanahan Bapelitbang Bontang, Fakhri, mengatakan, revisi Raperda RTRW sudah masuk tahapan pemetaan kawasan industri dan bukan kawasan industri. “Kami siapkan lahan. Soal investor, siapapun bisa masuk,” ujarnya.
Kawasan Ditempati Nelayan
Fakhri menjelaskan, pemerintah menyediakan kawasan industri untuk mengembangkan Bontang. Sebab semua kawasan industri yang disediakan pemerintah telah dikuasai PT Pupuk Kaltim. Sementara PT Pertamina membutuhkan lahan untuk kilang refinery.
“Pupuk Kaltim malah mau membuat lahan reklamasi. Kalau Badak atau Pertamina menyiapkan lahan untuk kilang. Makanya pemerintah harus menyediakan lahan untuk investor lainnya,” beber Fakhri.
Lurah Bontang Lestari, Usman, menuturkan, sebagian permukiman yang akan menjadi kawasan industri ditempati para nelayan. Karenanya, penduduk setempat dapat dipindahkan ke pesisir.
“Saya kira kalau warga RT 14 dan RT 15 ini mau direlokasi ke wilayah RT 13,” ujarnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Bontang, Agus Amir, mengatakan, masyarakat yang bermukim di kawasan yang dicanangkan sebagai kawasan industri merupakan nelayan. Karena itu, pemerintah tak mungkin merelokasinya ke gunung.
“Harus ada negosiasi dengan masyarakat. Kami akan melakukan simulasi. Apakah harus dibangun rumah susun sederhana milik atau direlokasi di tempat yang tidak jauh dari laut. Karena masyarakat tak layak jika hidup berdampingan dengan industri,” sebutnya. (*)
Penulis: Ayu
Editor: Ufqil Mubin
