Akurasi, Nasional. Jakarta, 9 Januari 2024. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan penjelasan dan tanggapan terkait pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, dalam Debat Ketiga Pilpres 2024 yang berlangsung pada Minggu (7/1/2024). Dalam debat tersebut, Prabowo menyebut bahwa banyak rencana pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang ditolak oleh Menkeu.
Menurut Prabowo, penolakan ini disebabkan oleh adanya penyesuaian fokus atau refocusing anggaran selama periode pandemi Covid-19. “Saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh Covid-19 selama dua tahun, di mana terjadi refocusing. Banyak yang kami ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan,” ungkap Prabowo dalam debat.
Menanggapi pernyataan tersebut, Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo membenarkan bahwa selama pandemi Covid-19, pemerintah melakukan refocusing anggaran. Menurutnya, APBN diprioritaskan untuk menangani dampak pandemi, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. “Pada masa pandemi covid-19, dibutuhkan respon kebijakan yang baik dan penanganan dengan segenap daya upaya, untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi,” jelas Prastowo.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan refocusing anggaran diambil dalam Sidang Kabinet dan dilakukan melalui berbagai koordinasi. Setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) menyusun ulang prioritas belanja sesuai dengan urgensi dan prioritas kegiatan yang dapat ditunda akibat pandemi. “K/L sendiri yang memahami kegiatan yang paling urgent dan prioritas, serta kegiatan/program yang dapat ditunda karena pandemi,” tambahnya.
Refocusing ini dilakukan dengan memblokir anggaran K/L terhadap kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang diblokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai dengan prioritas dan kondisi anggaran. Proses ini melibatkan koordinasi antara K/L dan Kementerian Keuangan.
Penambahan anggaran Kemenhan juga dibahas oleh Menkeu. Pada konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja Kemenhan sepanjang tahun 2023 mencapai Rp70,9 triliun, mengalami peningkatan 36 persen dibandingkan dengan total belanja pada 2022 yang mencapai Rp52,1 triliun.
Menkeu juga menekankan bahwa belanja Kemenhan, terutama untuk alutsista dan sarana prasarana pertahanan, merupakan belanja modal dari Kemenhan. Terkait belanja alutsista, pemerintah juga memutuskan untuk menambahkan anggaran pada tahun 2024, khususnya belanja alutsista, yang didukung oleh porsi pinjaman luar negeri. Perubahan alokasi anggaran belanja alutsista dari pinjaman luar negeri mengalami penambahan menjadi USD 25 miliar di tahun 2024, menandakan peningkatan yang cukup signifikan.
Tanggapan Menkeu ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kebijakan refocusing anggaran dan penambahan anggaran untuk Kemenhan, sebagai respons terhadap pernyataan Prabowo dalam debat. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi serta memperkuat sektor pertahanan.(*)
Editor: Ani
