Akurasi.id – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, akan meresmikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Lembaga ini dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan memperkuat perekonomian nasional melalui konsolidasi berbagai aset strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Apa Itu Danantara?
Danantara adalah Badan Pengelola Investasi Indonesia yang mengadopsi model Temasek Holdings di Singapura. Lembaga ini memiliki peran lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA) karena mencakup integrasi berbagai aset pemerintah lintas kementerian guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Menurut Prabowo, nama Danantara berasal dari tiga kata: Daya (energi/kekuatan), Anagata (masa depan), dan Nusantara (tanah air). Dengan demikian, Danantara diharapkan menjadi kekuatan ekonomi dan investasi untuk masa depan Indonesia.
Dasar Hukum dan Struktur Kepemimpinan
Danantara dibentuk berdasarkan perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan diperkuat dengan Keppres Nomor 142/P Tahun 2024. Pemerintah telah menunjuk Muliaman Darmansyah Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai pemimpin utama badan ini.
BUMN yang Dikelola dan Nilai Investasi Awal
Sebagai badan investasi negara, Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar, yakni:
- Bank Mandiri
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Pertamina
- Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- Telkom Indonesia
- MIND ID (holding BUMN pertambangan)
Aset yang dikelola Danantara diperkirakan mencapai $900 miliar atau setara Rp14.715 triliun. Sebagai tahap awal, pemerintah mengalokasikan $20 miliar (Rp325,2 triliun) yang diperoleh dari efisiensi anggaran negara melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
Total penghematan negara dalam tiga putaran mencapai $44 miliar (Rp750 triliun), di mana $24 miliar dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, sementara $20 miliar digunakan untuk Danantara.
Kontrol Publik dan Tantangan Korupsi
Dalam upaya menjaga transparansi, Prabowo meminta seluruh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk turut mengawasi jalannya Danantara. Selain itu, ia juga mengajak organisasi keagamaan seperti Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pengawasan.
Namun, tantangan besar tetap mengintai. Badiul Hadi, Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), mengingatkan bahwa risiko korupsi dan konflik kepentingan dalam pengelolaan aset besar sangat tinggi. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa selama 2016-2021, terdapat 119 kasus korupsi BUMN dengan total kerugian negara mencapai Rp47,92 triliun.
Karena itu, perencanaan matang dan pengawasan ketat menjadi kunci agar Danantara tidak menjadi ladang korupsi baru.
Peluncuran Danantara menandai babak baru dalam pengelolaan investasi negara. Dengan skala aset yang besar, lembaga ini berpotensi menjadi pilar utama dalam membangun kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, tantangan transparansi dan pengawasan harus diantisipasi agar Danantara benar-benar menjadi instrumen kemajuan bangsa, bukan malah menjadi sarang penyimpangan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
