Jakarta, Akurasi.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi menandatangani seluruh regulasi terkait pencairan dana operasional untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dana tersebut rencananya mulai dicairkan pada Oktober 2025 mendatang.
“Jadi dana operasional untuk RT/RW saya sudah tanda tangan. Nanti saya umumkan pada saatnya, berlakunya adalah mudah-mudahan bulan Oktober,” ujar Pramono saat ditemui di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025).
Meski telah ditandatangani, Pramono belum mengumumkan secara resmi besaran kenaikan dana operasional tersebut. Ia juga enggan menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa dana tersebut naik sebesar 25 persen.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025 yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (21/7), Fraksi Partai Demokrat-Perindo mengapresiasi rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25 persen untuk tiga bulan ke depan.
“Peningkatan dana operasional RT/RW. Demokrat-Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25 persen untuk tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025,” kata Anggota Fraksi Demokrat-Perindo, Dina Masyusin.
Namun, Dina juga menilai kenaikan itu belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dipikul oleh para pengurus RT dan RW di Jakarta. Ia menegaskan bahwa RT dan RW memiliki peran vital sebagai ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput.
“Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan dana operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan. Dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat kinerja dan semangat pengabdian RT/RW, sekaligus menjadi bentuk penghargaan nyata atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan masyarakat,” tambah Dina.
Sebagai informasi, janji kenaikan dana operasional RT dan RW ini merupakan salah satu poin dalam kampanye Pramono Anung bersama Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024. Kala itu, Pramono menyebutkan bahwa biaya operasional RT yang sebelumnya hanya Rp 2 juta akan digandakan menjadi Rp 4 juta, sedangkan RW dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 5 juta.
Jumlah RT dan RW di DKI Jakarta tercatat sekitar 30.900 unit, sehingga kebijakan ini akan berdampak besar dalam mendukung operasional mereka di lapangan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
