Akurasi.id, Bontang – Komisi I DPRD Bontang merasa cukup prihatin dengan penanganan gelandangan dan masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan. Lantaran hingga saat ini, penanganan terhadap kedua hal itu dirasakan belum begitu maksimal.
Wakil rakyat menilai, apalagi kasus ini tidak ditangani secara serius dan dilakukan upaya pencegahan sejak dini, maka dapat meresahkan warga. Pemerintah melalui stakeholder terkait perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan itu.
Baca juga:DPRD Bontang Jalin Komunikasi Lewat Olahraga dengan Awak Media
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bontang Muhammad Irfan saat rapat kerja dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Ruang Rapat II Gedung DPRD Bontang, Jalan M Roem, Bontang Lestari, Senin (5/11/19).
Menurut Irfan, kada tiga faktor penyebab munculnya kasus tersebut. Pertama, kurangnya peluang kerja, broken home dan unsur kemalasan.
“Jadi perlu perhatian yang serius dalam melakukan pencegahan,” teranya.
Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan dalam penanganan kasus ini. Sehingga memudahkan dalam proses pencegahan. Bahkan dalam penertiban.
Politikus Partai PAN ini mengaku, dirinya akan mendorong anggota dewan yang lain untuk menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur persoalan itu. Instansi terkait bakal dilibatkan juga nantinya.
“Semua dinas terlibat. Karena masalah ini kita harus hadapi bersama,” serunya.
Sementara itu, anggota Komisi I Bahtiar Wakkang menyebut, diperlukan data yang akurat dalam menghadapi kasus ini. Bukan itu saja, harus ada peraturan daerah (perda) sehingga ada payung hukum dalam menindaklanjuti kasus ini.
Mengingat kasus sosial bermacam-macam. Sehingga perlu dilakukan penguatan rumah tangga. “Salah satu membantu pemerintah membuat program keluarga sakinah. Dan dibarengi dengan pembinaan,” tuturnya.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bontang, Abdu Safa Muha menyambut baik respons cepat yang dilakukan Anggota Komisi I DPRD Bontang. Lantaran, memang harus ada regulasi yang menangani kasus ini.
“Kami apresiasi kerja Komisi I DPRD Bontang. Sebab kasus ini perlu perhatian semua pihak dalam melakukan pencegahan,” pintanya. (*)
Penulis: Hermawan
Editor: Yusuf Arafah
