Bicara infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar, Andi Harun berjanji tuntaskan bila terpilih. Kedua hal itu dianggap penting diselesaikan demi meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan itu sendiri.
Akurasi.id, Samarinda – Bicara infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar, Sektor pendidikan menjadi salah satu program yang akan diusung oleh Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda nomor urut 2, Andi Harun dan Rusmadi. Dalam paparannya saat debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda, Andi Harun mengatakan bahwa dalam menyikapi buruknya sarana pendidikan yang ada tak hanya melihat pada pendekatan kasus penyelesaiannya saja, namun harus juga secara komprehensif dan ketaatan serta kepatuhan terhadap undang-undang.
Baca juga: Mahyunadi-Kinsu Janji Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Periode Pertama Memimpin Kutim
“Anggaran pendidikan 20 persen. Coba kalau kita semua pemimpin daerah mengalokasikan 20 persen itu, tentu tidak akan terjadi kekurangan infrastruktur. Kalau ini pasti harus kita selesaikan, dan yang paling penting sikap kepempimpinan ada political will,” tuturnya.
“Gimanapun visinya kalau kemauannya tidak ada, pasti tidak akan terbangun. Mari kita periksa APBD, apakah benar-benar sudah teralokasikan 20 persen itu. Intinya kalau kita patuh dan taat terhadap aturan, tentu tidak akan lagi ada sekolah sekolah reyot,” sambung Andi Harun.
Terkait langkah konkret status guru honorer, lanjut dia, saat ini berdasarkan data dari Disdik Samarinda terdapat 1.500 tenaga honorer, 70 persen di antaranya adalah guru dan sisanya adalah tenaga umum.
Bagi Andi Harun dan Rusmasi, permasalahan pendidikan khususnya tenaga honorer harus disikapi dengan realistis. Misalnya dengan menaikan gaji setara dengan UMK sebesar Rp2,8 juta. Yang tadinya tenaga honor biasa, sekarang aturan memperbolehkan untuk diangkat menjadi ASN.
“Kami berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin jadikan honor tak hanya guru tapi di sektor pemerintah, kita akan angkat jadi ASN. Bedanya dengan PNS tidak ada pensiun,” ucapnya.
Selanjutnya, paslon yang diusung oleh tujuh partai politik tersebut juga menilai bahwa penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di Samarinda dengan sistem zonasi dalam beberapa waktu terakhir memunculkan keresahan bagi orangtua.
Menurut Andi Harun, sistem zonasi pendidikan di Samarinda kalau secara nasional mungkin niat pemerintah baik. Tapi infrastruktur pendidikannya yang tidak begitu merata berbeda seperti di Pulau Jawa. Di Samarinda Ilir dan kota, SMA tidak ada. Di Samarinda Seberang hanya ada 1-2 SMA. Kalau distribusi SMA merata di setiap zona tentu tidak akan ada masalah.
“Kami akan komunikasikan dengan pemerintah pusat terkait infrastruktur SMA yang belum merata di setiap kecamatan. Tidak boleh lagi di daerah hilir SMA ada yang kosong. Termasuk di beberapa daerah lainnya di Samarinda,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
