Jalan Soekarno-Hatta Diminta Jadi Tanggung Jawab Pusat, FBR: Kalau Pakai ABPD Tak Cukup. Apalagi selama ini, Jalan Soekarno-Hatta Bontang menjadi kawasan perlintasan kendaraan berat milik sejumlah perusahaan. Akibatnya, jalan menjadi cepat rusak.
Akurasi.id, Bontang – Beberapa waktu lalu, tepatnya Kamis (20/5/2021). Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar rapat kerja bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam rapat tersebut, Kasubag Umum BBPJN Kaltim, Muhammad Lutfi menyebutkan, bahwa pembangunan dan perbaikan Jalan Poros Samarinda-Bontang, terhitung dari daerah Lempake Samarinda hingga Bontang Kuala akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Sementara untuk akses jalan menuju Bontang Lestari, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta tidak masuk dalam lintasan jalan nasional. “Untuk jalan poros ke arah Bontang Lestari tidak masuk di kawasan lintas jalan nasional, hanya dari Lempake sampai Bontang Kuala saja,” katanya.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal meminta, agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang selaku instansi terkait dapat mengusulkan Jalan Soekarno-Hatta di Bontang Lestari menjadi wewenang pemerintah pusat. Dengan tujuan agar perbaikan jalan dapat segera terealisasi.
“Jika mau diusulkan, lebih baik sekarang saja, supaya bisa mendapatkan anggaran perbaikan dari pusat dan dapat segera direalisasikan,” sarannya saat dimintai tanggapan oleh media ini, Senin (24/5/2021).
Faisal menyebutkan, salah satu alasan mengapa jalan tersebut harus jadi tanggung jawab pusat, karena Jalan Soekarno Hatta sering kali mengalami kerusakan akibat dilintasi kendaraan alat berat, terutama kendaraan besar milik perusahaan. Sehingga wajar menjadi tanggung jawab nasional.
[irp]
“Di Bontang Lestari juga ke depan akan jadi lokasi industri, akan banyak pembangunan, banyak perusahaan juga di sana, dan perusahaan di sana akan berkembang nantinya,” ucap pria yang akrab disapa FBR tersebut.
Sementara selama ini, perbaikan Jalan Soekarno-Hatta hanya mengandalkan APBD Bontang dan bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim. Semetara sumber dana tersebut tidak akan cukup untuk perbaikan dan perawatan jalan tersebut.
“Tidak akan cukup jika hanya berharap kepada APBD dan Bankeu saja, ke depan kami dari Komisi III akan jadwalkan rapat bersama PUPRK Bontang membahas lebih lanjut persoalan ini,” tandas FBR. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Dirhanuddin
