Akurasi.id, Samarinda – Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kalimantan Timur (Kaltim) menyisakan beragam masalah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim menemukan sedikitnya lima masalah selama tahapan pesta demokrasi tersebut.
Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul mengungkapkan, beragam masalah tersebut berupa kekurangan logistik, keluhan pemilih yang mengantre di Tempat Pemungutan Suara (TPS), politik uang (money politic), pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan data penghitungan suara yang tidak akurat.
“Bisa saja penyelenggara pemilu keliru menuliskan jumlah suara di C1 hasil plano. Atau mungkin indikasi penyelenggara yang menggeser suara,” ungkapnya, Selasa (23/4/19).
Kata dia, nyaris semua partai politik peserta pemilu melanggar aturan pemasangan APK. Selain itu, selama masa tenang pemilu, Bawaslu menemukan APK yang tidak ditertibkan oleh tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif (caleg).
“Banyak yang kami temukan. Tapi kami akan data dulu. Insyaallah nanti setelah tahapan pemilu selesai, kami akan sampaikan secara terbuka temuan-temuan itu,” terangnya.
Terkait operasi tangkap tangan pelaku money politic di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur, Saipul menyebut, proses pemeriksaan sedang berlangsung di Bawaslu. Dia mengaku terus memantau tahapan pemeriksaan saksi-saksi yang terlibat politik uang tersebut.
Lulusan Universitas Mulawarman Samarinda itu tidak menampik bahwa temuan money politic dapat mengakibatkan para caleg yang terlibat diberikan sanksi berupa diskualifikasi dari daftar caleg.
“Diskualifikasi caleg itu bisa saja terjadi kalau terbukti di pengadilan dan inkrah. Saya memantau proses itu. Saya kira langkah Bawaslu sudah lumayan maksimal untuk memproses kecurangan pemilu ini,” tuturnya.
Penyelesaian Kasus Money Politic
Di Samarinda, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) telah meminta klarifikasi dari enam orang saksi dan caleg yang diduga terlibat money politic. Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin mengatakan, permintaan keterangan dibutuhkan untuk memperkuat data Bawaslu.
Pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa surat C6, uang tunai senilai Rp 40.400.0000, surat dukungan, dan kartu nama caleg yang diduga terlibat dalam politik uang tersebut. Kasus ini diduga melibatkan caleg yang bertarung sebagai calon anggota DPRD Samarinda dan DPRD Kaltim.
Proses penyelesaian kasus tersebut akan berlangsung hingga 6 Mei 2019. Bawaslu diberikan tenggat waktu memproses kasus itu maksimal 14 hari. Namun demikian, Muin menargetkan sebelum dua pekan, kasus ini sudah menuai titik terang.
Sementara di Kukar, kasus money politic ditemukan Bawaslu pada 13 April lalu. Sehari sebelumnya, pengawas pemilu menemukan pelanggaran yang sama di Kutai Timur. Di dua kabupaten tersebut, Bawaslu sudah memanggil para saksi dan caleg. Proses penyelesaiannya akan berakhir di pengadilan. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
