Bapenda soroti Badak LNG terkait pajak PBB. Alih-alih disetor ke pemerintah pusat, Bapenda Bontang menilai potensi pendapatan PBB tersebut dapat dialihkan ke PAD Bontang.
Akurasi.id, Bontang – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang dalam beberapa waktu terakhir terus mengkaji adanya potensi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Badak LNG.
Baca juga: Bapenda Apresiasi Infak dan Sedekah ASN Bontang Mencapai Rp450 Juta
Selama ini diketahui, pembayaran pajak PBB Badak LNG dibayar tunai ke pemerintah pusat. Kepala Bapenda Bontang Sigit Alfian berpendapat, bahwa pendapatan PBB Badak LNG dapat dimasukkan ke dalam PAD Bontang. Walau pun dalam regulasinya saat ini merupakan kewenangan pusat.
“Kami upayakan. Sementara ini kami masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkap Sigit saat ditemui di kantornya, Kamis (15/10/2020) lalu.
Selain itu, lanjut dia, selama ini pembayaran pajak PBB Badak LNG masuk ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Masuk ke pusat, enggak ke PAD Bontang. Karena regulasi pusat dari kementerian keuangan itu mengatur PBB untuk perusahaan industri hulu,” bebernya.
Kendati demikian, Sigit menilai regulasi itu keliru. Badak LNG yang lokasinya masuk di wilayah Bontang hanya sebagai perusahaan pengelola. Sebab itulah dia merasa ada cela agar kebjikan tersebut dapat dipatahkan.
“Badak LNG yang di Bontang ini perusahaan industri hilir. Setahu saya, yang masuk industri hulu itu di (bagian) pengeboran. Makanya kita masih terus bangun komunikasi ke pusat,” terangnya.
Sigit menambahkan, adapun pembagian setoran PBB Badak LNG yang kembali ke daerah hanya 60 persen. Jika dirupiahkan senilai Rp37 miliar. Itu pun, kata dia, melalui dana pertimbangan.
“Dia (Badak LNG) masuknya di Dana Bagi Hasil (DBH), makanya kita terus usahakan agar bisa masuk di PAD kita. Tapi itu kan tidak mudah, prosesnya memakan waktu lama,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi
