Banyak Desa Belum Tersetrum Listrik, Reza Fachlevi Dorong Bumdes di Kukar Bangun Kerja Sama dengan PLN
Banyak Desa Belum Tersetrum Listrik, Reza Fachlevi Dorong Bumdes di Kukar Bangun Kerja Sama dengan PLN. Namun menurut Reza, untuk memudahkan terbangunnya jalinan kerja sama itu, Pemkab Kukar harus tetap menjadi jembatan bagi pemerintah desa dengan PLN.
Akurasi.id, Samarinda – Listrik menjadi salah satu kebutuhan yang cukup krusial bagi masyarakat. Dengan layanan listrik yang baik dan memadai, maka roda ekonomi masyarakat dapat terus didorong. Karena akan ada banyak kegiatan dan usaha yang bisa dilakukan dengan tersedianya listrik 24 jam.
Hal itu diakui anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi masih menjadi persoalan krusial yang dialami sejumlah desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan itu, dirinya merasa cukup miris dengan masih adanya desa yang belum mendapatkan layanan listrik memadai.
Tidak hanya itu, sebagai kabupaten yang dikenal kayak akan sumber daya alamnya, baik dari pertambangan batu bara, minyak dan gas (migas), maupun perikanan, Kukar masih belum mampu mewujudkan arti dari keadilan dan kemerdekaan pembangunan, terutama dari pembangunan infrastruktur, listrik salah satunya.
“Berbicara dari sisi pelayanan kelistrikan, masih ada banyak sekali desa yang tidak terlayani lsitrik PLN. Masih banyak desa yang terisolir dari layanan listrik. Contohnya, Desa Muhuran, Teluk Muda di Kecamatan Konohan, Kembang Jangut,” ungkap Reza, Senin (22/3/2021).
Lewat kegiatan kunjungan kedewanannya ke hampir semua kecamatan di Kukar, politikus muda Partai Gerindra ini menyaksikan sendiri bagaimana sulitnya masyarakat di banyak desa yang masih kesulitan mendapatkan listrik. Sebagian dari masyarakat ada yang bahkan menyulam malam dengan lampu penerang seadanya seperti dari lilin maupun lampu teplok.
Dalam konteks itu, Reza juga tidak dapat menyalahkan sepenuhnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Karena dia cukup menyadari, bahwa ada 18 kecamatan dan 225 desa/kelurahan yang harus dibangun dari APBD Kukar, yang kini hanya berkisar Rp4 sampai Rp5 triliun per tahunnya. Anggaran itu harus membiaya pembangunan kabupaten dengan luas 27.263 kilometer persegi.
“Di Kecamatan Kota Bangun pun masih ada. Bahkan di Desa Jantur Muara yang baru kami datangi kemarin, listrik hanya hidup dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Ada juga Desa Teluk Muda dan Tubuhan yang listriknya hidup dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Begitu juga dengan Desa Muhuran dan beberapa desa lainnya di Kukar,” ungkap Reza.
Lewat media ini, Reza menyampaikan, salah satu solusi jangka pendek yang bisa diambil untuk membantu layanan setrum listrik desa, yakni dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) membangun kerja sama dengan PLN. Baik untuk membangun listrik desa maupun dalam mempercepat masuknya setrum PLN ke desa-desa.
“Kita ingin pemerintah desa melalui Bumdes-nya, terutama lewat program kemandirian desa, bisa melakukan kegiatan usaha sendiri. Bisa saja nanti membuat usaha lewat kerja sama antara Bumdes dan PLN agar desa bisa tersetrum listrik,” usulnya.
Namun untuk memuluskan itu, tetap dibutuhkan sentuhan tangan dari Pemkab Kukar. Misalnya dengan membukakan akses kerja sama antara pemerintah desa lewat Bumdes-nya dengan PLN. Pemkab kukar mesti menjadi jembatan bagi pemerintah desa. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin
