Akurasi.id, Samarinda – Wacana adanya pengurangan secara besar-besaran terhadap karyawan perusahaan pertambangan terus dikawal Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Menurut dia, jika itu sampai terjadi pada akhir tahun ini, maka hal itu akan menjadi masalah sosial tersendiri bagi Pemerintah Kaltim ke depannya.
Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga merumahkan karyawan dalam skala besar, diketahui sebagai imbas dari kontraksi harga jual batu bara dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, ekspor batu bara ke India dan Tiongkok pada akhir tahun ini juga sudah mulai dilakukan pembatasan.
Baca Juga: Minta Jatah BBM Ditambah, Makmur Bakal Melobi Pertamina Pusat
Makmur tidak mau PHK atau kebijakan merumahkan karyawan menimbulkan masalah sosial dan ketenagakerjaan, utamanya untuk masyarakat Kaltim. Dia berharap, perusahaan masih berkomitmen memberikan ruang atau kesempatan kepada putra dan putri daerah untuk dapat tetap dipekerjakan.
“Saya tentunya berharap, perusahaan berkomitmen memberikan kesempatan, terutama kepada putra dan putri kita, jangan sampai nanti ada yang dirumahkan dan di PHK. Kami ingin perusahaan mengedepankan masyarakat kita untuk bekerja,” ucapnya, Selasa (27/11/19).
Sebagai langkah antisipasi, Makmur telah meminta agar Komisi IV DPRD Kaltim membuat jadwal pertemuan dengan semua perusahaan pertambangan. Dia ingin, melalui pertemuan itu ada ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan pertambangan, utamanya yang berimplikasi dengan masalah ketenagakerjaan.
“Insyaallah dalam waktu segera, setelah dibuatkan jadwal pertemuannya oleh Komisi IV, kemudian Komisi II, kami akan gelar pertemuan. Saya sudah meminta sebelum akhir tahun ini pertemuan harus dilakukan. Karena ada persoalan ketenagakerjaan yang mau kita hadapi ke depan,” tuturnya.
Salah satu yang akan difokuskan untuk dipanggil nantinya yakni perusahaan yang diketahui sudah memiliki keinginan melakukan PHK dan merumahkan karyawan. Beberapa di antara perusahaan pertambangan itu berlokasi di Kutai Timur (Kutim), Berau, dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Perusahaan yang akan kami panggil utamanya yang memang memiliki rencana melakukan PHK atau merumahkan karyawan. Nanti semua teknisnya akan diurus Komisi IV,” katanya.
Dia berharap, persoalan ketenagakerjaan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kaltim. Para bupati dan wali kota juga diharapkan ikut berperan dengan mengambil langkah-langkah antisipasi.
“Harapan saya, para kepala daerah di kabupaten/kota bisa lebih peduli terhadap persoalan ini. Kalau tidak diperhatikan, tentu kasihan masyarakat,” pintanya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
