Andi Harun Ungkap Alasan di Balik Pertemuannya dengan Makmur HAPK, Akui Bicara PAW dan Sengketa Kepartaian. Semula pria yang menjabat wali kota Samarinda itu, mengira pertemuannya hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga membahas surat PAW Partai Golkar.
Akurasi.id, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya buka suara terkait alasan pertemuannya dengan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, usai beredarnya surat Pergantian Antarwaktu (PAW) mantan Bupati Berau itu sebagai orang nomor satu di legislatif Karang Paci.
Hal itu ia ungkapkan saat jeda istirahat dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra yang dilaksanakan di Lantai 3 Hotel Mercure Samarinda, Jalan Panglima Batur, pada Sabtu (26/6/2021).
Berawal dari permintaan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK untuk bertemu, Andi Harun pun berinisiatif untuk melakukan silaturahmi terlebih dahulu. Awalnya, orang nomor satu di Samarinda itu mengira bahwa pertemuan tersebut akan membicarakan perihal kepartaian dalam hal ini Partai Gerindra. Yang mana hal itu lumrah terjadi di antara unsur pimpinan.
Ia tidak menyangka bahwa pertemuannya dengan Makmur HAPK ada kaitannya dengan surat PAW yang dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terhadap Makmur HAPK, untuk digantikan Hasanuddin Mas’ud yang merupakan ketua Komisi III DPRD Kaltim.
“Pertemuan itu lebih kepada sharing bahwa Pak Makmur HAPK saat itu tengah menghadapi permasalahan internal dalam partai,” ungkap dia.
Andi Harun menegaskan, dalam pertemuan itu posisinya tidak sebagai wali kota Samarinda namun lebih sebagai konsultan hukum yang membicarakan perihal permasalahan dalam internal partai dari aspek dan bidang hukum. Kemudian menceritakan apa yang menjadi bahan diskusinya bersama Makmur HAPK.
[irp]
Dikatakannya, ketika sebuah partai politik mengeluarkan suatu putusan, maka tidak dapat dicampuri dan diprotes oleh ruang publik karena memang itu wewenang internal partai. “Kita harus hormati itu,” tegasnya.
Namun, disaat bersamaan apabila yang bersangkutan dalam partai merasa kepentingannya dirugikan dikarenakan putusan tersebut, maka dapat menempuh jalur-jalur politik dan hukum sebagaimana mestinya.
“Jadi kita harus proporsional. Saya sarankan kepada Pak Makmur, dalam AD/ART kepartaian mengatur ruang untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi keputusan yang dianggap merugikan. Melalui pengajuan gugatan atau sengketa dalam mahkama internal partai. Maka saya tunjukkan kepada Pak Makmur objek sengketa yang diatur dalam tata cara beracara di peraturan mahkamah partai,” tutur dia.
[irp]
Didasari hal itu, saat ini Makmur HAPK telah menunjuk kuasa hukum untuk mengurus permasalahan dalam internal partainya. “Sebagian lawyer, itu (Pak Makmur) adalah kolega-kolega saya juga. Itu secara kebetulan saja,” ucapnya.
Kemudian dia berharap bahwa permasalahan yang tengah dihadapi mantan Bupati Berau dua periode itu dapat berakhir dengan damai. “Karena jauh lebih baik suasa damai daripada bersengketa,” tukasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
