Akurasi.id, Samarinda – Rentetan demi rentetan kasus kekerasan seksual maupun fisik terhadap anak dan perempuan memang menjadi pekerjaan rumah pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Kaltim. Berbagai rangkaian kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja yang terungkap dari waktu ke waktu misalnya, dinilai hanya sedikit dari perkara itu yang diketahui dan tertangani.
Baca Juga: Refleksi Hari Anak Sedunia, Rusman: Persoalan Ekonomi Kerap Picu Kekerasan Pada Anak (1)
“Kasus seperti ini bagaikan fenomena gunung es. Di atas permukaan tampak kecil, tetapi di bawah permukaan, kasusnya sangat masif,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub, Kamis (22/11/19).
Dia berpandangan, masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kaltim dikarenakan beberapa faktor. Antara lain, masyarakat merasa terbentur dan malu dengan kebudayaan yang mereka miliki ketika harus mengungkapkan persoalan itu.
Selain itu, ada rasa keengganan dari masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut. Namun dapat juga karena masyarakat merasa frustrasi sehingga memilih membiarkannya. Selain karena masyarakat tidak tahu harus mengadu dan menyalurkan ke mana perkara tersebut.
“Makanya, kita semua perlu sama-sama mengedukasi masyarakat agar tidak malu melaporkan ketika memang ada kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Apalagi itu berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan,” katanya.
Persoalan lain di balik masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kaltim, lanjut Rusman, tidak lepas dari sikap pemerintah yang masih gagap mengatasi persoalan itu. Contohnya saja, pemerintah baru bergerak ketika sudah ada kasus dilaporkan.
“Kadang-kadang di dalam persoalan seperti ini, pemerintah tergopoh-gopoh. Setelah kejadian baru ribut. Kalau sudah viral baru pemerintah bergerak. Setelah itu, semuanya pada akhirnya diam juga,” ketusnya.
Bagi politikus Partai PPP ini, persoalan kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak dan perempuan di Kaltim belum menjadi program utama yang digalakkan pemerintah. Buktinya, hampir setiap tahun, kasus serupa kerap terjadi. Utamanya terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami para remaja perempuan.
Kata dia, semestinya Pemerintah Kaltim maupun kabupaten/kota benar-benar membangun komitmen yang kuat terhadap pentingnya perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi setiap anak dan perempuan. Selain itu, dari program yang dijalankan pemerintah, setiap anak dan perempuan harus merasa benar-benar diperhatikan dan mendapatkan haknya.
“Saya kira, program pengentasan terhadap kasus kekerasan anak dan perempuan di Kaltim belum menjadi sebuah program yang sustainabel atau berkelanjutan. Yang benar-benar berjalan secara terus menerus,” imbuhnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
