Diancam disomasi kerabat kesultanan, Isran tak mau ambil pusing. Gubernur Kaltim ini, memilih menyiapkan payung hukum untuk lahan pembangunan IKN, ketimbang harus memikirkan diancam disomasi kerabat kesultanan.
Akurasi.id, Samarinda – Untuk menjaga eksistensi kerajaan, kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura merencanakan akan melayangkan somasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor terkait lahan yang akan dijadikan ibu kota negara (IKN). Meski demikian, nyatanya orang nomor satu di Tanah Benua Etam -sebutan Kaltim- tak gentar, dan tetap teguh mengatakan kalau masa jaya kerajaan telah usai dan saat lahan yang diklaim para kerabat kesultanan telah sepenuhnya dimiliki oleh negara.
Baca Juga: Kerabat Kesultanan Kutai Ancam Layangkan Somasi Kepada Gubernur Kaltim Isran
“Belum ada tuh (somasi) sampai sekarang. Kalau memang benar, ya nanti kita lihat saja,” ucap Isran saat dikonfirmasi Akurasi.id di kantor Kegubernuran, Senin (4/11/19).
Sebagaimana pernyataan Isran sebelumnya, mantan bupati Kutai Timur (Kutim) ini menegaskan jika saat ini tidak ada lagi lahan swapraja seperti yang ditudingkan para kerabat kesultanan itu.
“Setahu saya tidak ada lagi. Karena batas waktu pemerintah ketika pengalihan daripada aset-aset itu tidak dilaporkan ke BPN maka tidak ada lagi setahu saya,” bebernya.
Ketika kerajaan Kutai Kartanegara menyatakan diri bergabung kepada Republik Indonesia. Saat itu pemerintah memberikan kesempatan bagi pihak kerajaan untuk mempertahankan aset-aset yang masih ingin dipertahankan.
Tapi, hingga batas waktu yang diberikan. Pihak kesultanan tak sekalipun pernah melaporkan aset yang masih dikehendakinya. Sehingga bekas wilayah kekuasaan yang berada di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) telah sepenuhnya dimiliki pemerintah saat ini.
“Tapi karena statusnya sudah tidak lagi (kerajaan) maka menurut yang saya tahu, tidak ada lagi milik kesultanan,” kata Isran. “Tanah swapraja itu sama dengan keresidenan Kutai itu. Jadi tidak ada lagi. Makanya saya bilang pas masa pengalihan itu,” sambungnya.
Sembari menunggu somasi yang hendak dilayangkan pihak kerabat kesultanan, dan di sisi lain menunggu rencana pembangunan IKN. Isran saat ini diketahui terus melakukan komunikasi kepada pemerintah pusat mengenai pertimbangan payung hukum untuk mengunci lahan IKN dari para spekulan tanah.
“Masih terus kami bicarakan. Belum klop sepenuhnya. Insyaallah secepatnya akan dikeluarkan,” imbuhnya.
Sekali lagi, Isran menegaskan berhubungan status lahan IKN telah sepenuhnya dikuasai oleh negara. Yang nantinya payung hukum termasuk peraturan gubernur (Pergub) akan ditingkatkan menjadi sebuah undang-undang, sebagai kawasan khusus dan di mana negara akan memperlakukan, menggunakan dan mengatur di dalamnya dengan sebaik-baiknya.
“Kalau tambang yang masih beroperasi itu enggak papa, mereka enggak kena (lokasi IKN). Wilayah intinya enggak kena. Kalau lahan warga tentu akan ada penyelesaian sesuai prosedurnya, itu tidak jadi masalah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Upi
Editor: Dirhanuddin
