Akurasi.id, Samarinda – Terhitung sejak 7-10 Oktober 2019, para wakil rakyat di Karang Paci -sebutan DPRD Kaltim- mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan itu untuk memberikan wawasan dan memperdalam pengetahuan setiap anggota dewan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang mereka miliki.
Dari 55 anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024, baik mereka yang sebelumnya sudah jadi anggota dewan maupun pendatang baru di Karang Paci, sama-sama mengikuti jalannya kegiatan bimtek yang berlangsung di Jakarta tersebut.
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan, sebelum menjalankan fungsi dan kerja-kerja sebagai wakil rakyat, semua anggota dewan memang memiliki kewajiban mengikuti bimtek, karena itu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 57 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
“Pemberian bimtek ini selama 30 jam, artinya sekitar 4 hari. Materi yang diberikan kepada kami juga sangat luar biasa, karena memang yang paling banyak dijelaskan kepada kami adalah tentang tupoksi dewan,” ungkap dia kepada Akurasi.id, Rabu (9/10/19).
Kata dia, bagi anggota DPRD baru, pemberian bimtek menjadi sangat penting untuk memahami rambu-rambu serta tugas-tugas kedewanan. Apalagi hampir semua pemateri pada bimtek itu adalah dari orang-orang Kemendagri, misalnya dari para kepala Direktorat Jenderal (Ditjen).
“Karena mereka rata-rata jabatan Ditjen, jadi mereka betul-betul mengurai secara rinci setiap tugas anggota dewan, tugas pemerintah, dan gubernur. Seperti apa hubungannya antara eksekutif dan legislatif,” tuturnya.
Bahar menilai, dengan berbagai keilmuan yang sudah diberikan mendagri, sudah dapat menjadi modal bagi setiap anggota dewan dalam menjalankan tupoksinya. Sehingga dia merasa tidak perlu lagi ada bimtek-bimtek lain di luar yang sudah dilaksanakan Kemendagri.
Bukan karena dewan sudah tidak membutuhkan itu, sambung dia, tetapi sebagai upaya efisiensi terhadap anggaran daerah. Menurutnya, ketika ada kegiatan bimtek dilaksanakan di daerah, maka otomatis akan ada anggaran yang terpangkas lagi.
“Saya kira, semua tupoksi dewan sudah dijelaskan di bimtek Kemendagri. Jadi tidak perlu lagi ada bimtek-bimtek yang lain. Kalau dulu kan masih ada. Tapi saya kira itu sudah enggak perlu lagi, karena memang sudah tidak jadi kewajiban,” katanya.
Kendati demikian, Bahar tetap menganggap pemberian bimtek awal seperti yang sudah dilaksanakan Kemendagri sangat penting bagi seorang anggota dewan. Apalagi para anggota dewan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda.
“Anggota dewan inikan tidak sama. Mereka sangat beragam. Jadi memang sangat diperlukan adanya pemberian bimtek seperti yang difasilitasi Kemendagri ini,” tandasnya.
Untuk diketahui, pemberian bimtek oleh Kemendagri, tidak hanya melibatkan dari DPRD Kaltim, tetapi juga dari provinsi lainnya, seperti dari DPRD Riau dan DPRD Sumatera Selatan. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
