Akurasi.id, Samarinda – Rencana investasi pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan bakal menelan dana yang tidak sedikit. Proyek yang menghubungkan Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) tersebut belakangan diketahui membutuhkan dana hingga Rp 18 triliun.
Angka itu bisa dikatakan meningkat cukup signifikan dari perencanaan awal sebesar Rp 5 triliun. Naiknya pembiayaan itu sejatinya bukan hal baru. Menelisik ke belakang, peningkatan nilai investasi pertama pada Februari 2019, yakni Rp 10-11 triliun. Ada banyak alasan melatarbelakanginya. Salah satunya karena adanya perubahan desain proyek.
Sekitar Maret-Juli 2019, nilai investasi itu ternyata kembali melonjak cukup drastis, yakni Rp 15-16 triliun. Kenaikan nilai investasi dikarenakan adanya perubahan panjang bentangan jembatan, dari 7,6 kilometer (Km) menjadi 11,75 Km.
Jika proyek yang diinisiasi PT Waskita Karya (Wika) melalui PT Waskita Tol Road seka 2017 itu jadi direalisasikan, maka jembatan itu disebut-sebut akan menjadi salah satu jembatan terpanjang yang ada di Tanah Air.
Terbaru, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebutkan, biaya pembangunan megaproyek tersebut menjadi sebesar Rp 18 triliun. Itu disampaikan orang nomor wahid di Pemprov Kaltim itu pada salah satu acara konferensi pers di kantor Kegubernuran, Senin (9/9/19).
“Saat ini, rencana pembangunan proyek itu sudah masuk proses tender. Kemungkinan nilai proyeknya sekitar Rp 18 triliun,” ungkap dia.
Dia memastikan, proyek tersebut dipastikan akan tetap dibangun. Apalagi dengan adanya rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim. Keberadaan jembatan itu akan menjadi infrastruktur pendukung yang menghubungkan Balikpapan dan PPU di luar proyek Jembatan Pulau Balang. “Jembatan tol akan tetap dibangun,” tegasnya.
Meski proyek itu telah diserahkan kepada investor, namun partisipasi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan tetap dilibatkan. “Walau memang nilai partisipasinya enggak begitu besar,” ujar Isran.
Berdasarkan skema awal yang disusun PT Waskita, rencana partisipasi dari pemerintah daerah (pemda) yakni 40 persen, dengan pembagian, Pemprov Kaltim 20 persen, PPU 15 persen, dan Balikpapan 5 persen. Sedangkan PT Waskita Tol Road yakni 60 persen.
“Jembatan itu akan menghubungkan Balikpapan dan PPU. Nantinya, jembatan itu akan terhubung ke Jalan Tol Balikpapan-Samarinda,” ungkap dia.
Hanya saja, ada sedikit perbedaan data panjang jembatan yang disampaikan Isran pada awak wartawan. Menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, Jembatan Tol Teluk Balikpapan bakal memiliki panjang 7,3 kilometer, dengan ketinggian di atas 50 meter. “Detail desain dari proyek jembatan sudah akan diselesaikan pada 2020,” sebutnya.
Investasi Pemda Diwakili Perusda
Jika nantinya Pemkab PPU, Pemkot Balikpapan, dan Pemprov Kaltim jadi berpartisipasi atau ambil bagian sebagai konsorsium dalam investasi pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan, maka mereka akan diwakili oleh perusahaan daerah (perusda) yang mereka tunjuk.
Rencananya, Pemprov Kaltim akan diwakili PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi, Pemkab PPU diwakili Perusda Benua Taka, Pemkot Balikpapan diwakili Perusda Komaba, dan PT Waskita Karya diwakili PT Waskita Toll Road selaku pemrakarsa.
Mengingat pembiayaan yang begitu besar, maka kemungkinan besar partisipasi langsung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di setiap daerah akan ditekan semaksimal mungkin. Dengan catatan, perusda yang telah ditunjuk yang akan mencari investor yang membiayai proyek tersebut.
“Pembiayaan tol nanti ditanggung perusda. Tidak dibebankan ke APBD. Perusda yang mencari pendanaan. Mereka yang mencari siapa yang mau berinvestasi dalam proyek itu. Bicara perusda, ya bicara investasi. Enggak lagi pakai dana APBD,” tutur Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Fadjar Djojoadikusumo belum lama ini.
Fadjar mengakui, jika melihat nilai investasi proyek yang begitu besar, maka sangat tidak memungkinkan melibatkan APBD secara langsung. Apalagi APBD yang dimiliki Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan rata-rata hanya berkisar diangka Rp 2-3 triliun per tahunnya.
“Kalau kita bicara nominal, saya kira itu sudah enggak masuk akal jika APBD harus ikut mendanai. Setidaknya Pemprov Kaltim harus menggelontorkan dana antara Rp 2-3 triliun. Duit dari mana untuk membiayai sebesar itu. Apalagi hanya untuk jembatan doang. Enggak mungkin,” imbuhnya. (*)
Penulis/Editor: Yusuf Arafah
